Dorong Penguatan Sinergi Lintas Sektor Tangani Persoalan Sosial
LOMBOK (13 Desember): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, M Shadiq Pasadigoe, menegaskan bahwa meningkatnya mobilitas manusia tidak hanya terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), tetapi juga dirasakan secara nyata di Sumatra Barat. Kondisi itu menuntut penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan persoalan sosial, hukum, dan kemanusiaan.
Shadiq menyampaikan bahwa arus wisatawan, mobilitas pekerja migran, serta dinamika sosial masyarakat membawa dampak ganda. Di satu sisi membuka peluang ekonomi, namun di sisi lain memunculkan kerawanan seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga persoalan narkoba.
“Hal seperti ini juga terjadi di Sumatra Barat. Mobilitas masyarakat yang tinggi harus diimbangi dengan perlindungan negara yang kuat. Negara tidak boleh abai terhadap potensi kerawanan sosial dan hukum yang timbul,” ujar Shadiq saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR ke Kanwil Kemenkumham NTB, Ditjen Imigrasi NTB, Ditjen Pemasyarakatan NTB, Kanwil Kemenhan NTT wilayah kerja NTB, serta LPSK di Lombok, Rabu (10/12/2025).
Shadiq menekankan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh mitra kerja Komisi XIII DPR RI, termasuk imigrasi, pemasyarakatan, dan aparat penegak hukum. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan menjadi kunci agar persoalan dapat diidentifikasi sejak dini dan ditangani secara tepat.
Dalam kesempatan tersebut, Shadiq Pasadigoe juga menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong kemudahan layanan keimigrasian bagi masyarakat yang terdampak musibah, khususnya dalam pengurusan visa dan dokumen keimigrasian. Selain itu, ia meminta agar pelayanan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia.
“Kami di Komisi XIII mendorong agar warga yang terdampak musibah tidak dipersulit dalam pengurusan visa dan administrasi imigrasi. Begitu juga warga binaan lapas, negara harus hadir memberikan pelayanan yang adil, manusiawi, dan bermartabat,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh masukan dan hasil rapat kerja di daerah akan terus diperjuangkan agar dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan di tingkat pusat, sehingga perlindungan terhadap masyarakat benar-benar dirasakan secara nyata. (Tim Media Shadiq/*)
