Bantu Masyarakat, Rajiv Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Nataru
SOREANG (19 Desember): Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Badan Pangan Nasional di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sebagai upaya meringankan beban masyarakat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Rajiv menyampaikan bahwa GPM merupakan program kolaborasi antara pemerintah dan Komisi IV DPR RI. Ia menilai antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi.
“Gerakan Pangan Murah adalah salah satu program pemerintah bekerja sama dengan DPR di Komisi IV. Saya lihat antusiasnya lumayan yang mengikuti program pemerintah gerakan pangan murah tersebut. Mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, mudah-mudahan bisa meringankan sedikit,” ujar Rajiv melalui keterangannya, Kamis (18/12/2025).
Gerakan Pangan Murah yang digelar di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II, menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Masyarakat dapat membeli beras, minyak, daging, serta berbagai komoditas pertanian lainnya.
Rajiv juga mengapresiasi Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional atas kesiapan vendor yang dinilainya profesional. Ia mengaku melakukan pengecekan langsung terhadap kualitas produk yang dijual, termasuk sayur mayur.
“Saya cek barang-barangnya seperti timun bagus. Bahkan, produknya dari Kabupaten Bandung ini bukan dari tempat lain. Kita Komisi IV DPR RI mengapresiasi Bulog dan Bapanas yang telah menyiapkan vendor-vendor dengan baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rajiv menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM merupakan respons atas tekanan harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar operasi pasar temporer, melainkan bagian dari intervensi negara untuk memastikan pangan sebagai hak dasar warga tetap terjangkau, khususnya bagi kelompok rentan.
Ia menyoroti fluktuasi harga pangan yang dinilai tidak semata-mata disebabkan persoalan distribusi, melainkan juga lemahnya koordinasi hulu-hilir sektor pangan nasional.
“Fluktuasi harga pangan tidak bisa dibaca sebagai persoalan distribusi, tetapi juga cerminan lemahnya koordinasi hulu-hilir sektor pangan nasional. Di tengah ancaman perubahan iklim, ketidakpastian global, dan dinamika produksi dalam negeri, negara tidak boleh bersikap pasif,” jelas Rajiv.
Karena itu, Rajiv memastikan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan pangan nasional agar selaras dengan kepentingan masyarakat luas. Ia menegaskan keberhasilan sektor pangan tidak hanya diukur dari surplus angka, tetapi dari sejauh mana rakyat dapat mengakses pangan dengan harga dan kualitas yang layak.
“Pangan adalah urusan keadilan. Ketika harga pangan tidak terkendali, yang terancam bukan hanya dapur rakyat, tetapi juga ketahanan bangsa,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Rajiv menekankan bahwa kehadiran langsung pemerintah melalui Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat.
“Melalui gerakan pangan murah, pemerintah pusat dan daerah agar menjadikannya sebagai model kebijakan berkelanjutan, bukan agenda insidental,” pungkas Rajiv. (Yudis/*)
