Arif Rahman Dorong Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pascabencana Sumatra
JAKARTA (14 Januari): Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra.
Arif menyoroti bantuan pemerintah saat ini yang dinilai belum cukup untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
“Banyak peternak yang terdampak, mulai sapi, itik, unggas, sampai babi. Saat ini bantuan hanya berupa pakan ternak dan kesehatan hewan, padahal banyak yang sapinya hilang. Pemerintah harus bisa membantu mereka agar ekonomi masyarakat pasca bencana segera pulih,” ujar Arif dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Hadir mewakili pemerintah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Legisltor Fraksi Partai NasDem itu juga menekankan pentingnya koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah agar bantuan tepat sasaran.
“Kalau mau bicara kebutuhan anggaran pasca musibah, harus jelas dan sinkron. Jangan sampai pemerintah provinsi menyampaikan sekian, kementerian sekian, sehingga hasilnya tidak maksimal,” tegasnya.
Arif menekankan bahwa dukungan pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran, harus sampai ke tingkat masyarakat terdampak agar program yang dicanangkan Presiden Prabowo benar-benar memberi dampak ekonomi.
“Kalau koordinasi tidak berjalan, apa yang diturunkan pemerintah tidak akan maksimal. Kita ingin program ini benar-benar membantu ekonomi masyarakat ke depan,” kata Arif.
Selain itu, Arif menyoroti peran Kementerian Kehutanan dalam mencegah bencana serupa terjadi lagi. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin hutan, khususnya di wilayah hulu sungai dan lereng pegunungan yang rawan banjir.
“Menteri Kehutanan harus mengevaluasi secara menyeluruh, tidak hanya ganti rugi atau bidana. Harus ada ketegasan supaya masalah banjir ini tidak berulang setiap tahun. Evaluasi ini penting untuk melindungi masyarakat dan ekonomi mereka,” tegasnya. (Yudis/*)