Kunjungan Prabowo Tegaskan Pembangunan IKN tanpa Langkah Mundur
JAKARTA (14 Januari): Kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, secara otomatis membantah spekulasi yang selama ini berkembang.
“Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN ini semacam proyek yang mubazir,” kaya Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Legislator Fraksi Partai NasDem itu menerangkan kunjungan RI 1 tersebut termasuk menjadi pesan politik yang mencerminkan dukungan terhadap pembangunan ibu kota baru.
“Kita senang, itu pesan politik. Presiden Prabowo hadir dan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa Beliau bukan sekadar mengunjungi dan meninjau, tapi juga memberikan perhatian kepada IKN,” tambahnya.
Menurut Rifqi, sapaan Rifqinizamy, kunjungan Kepala Negara ke IKN pada Senin (12/1/2026) merupakan pesan politik kedua, setelah pesan politik pertama lewat Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Adapun perpres yang diteken Presiden Prabowo pada Juni 2025 tersebut mendukung terwujudnya IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
Lebih lanjut, Rifqi menilai, keberlanjutan IKN merupakan keniscayaan, sebagaimana landasan hukumnya UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara dan Perpres 79/2025.
“No point to return (tanpa langkah munur) bagi kami, dan karena itu anggaran yang sudah kita sahkan hampir Rp100 triliun. Itu tentu akan sangat mubazir kalau kemudian pemerintah tidak segera memanfaatkan IKN sebagai ibu kota negara,” kata Rifqi.
Di samping itu, ia menyebut pemindahan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap ke IKN merupakan bagian dari strategi taktis pemerintah.
Secara politis, kata dia, Menteri PANRB Rini Widyantini sudah menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa pemerintah telah memiliki strategi pemindahan ASN, termasuk cetak biru kementerian/lembaga yang akan dipindahkan.
“Tapi tentu mereka harus menunggu restu dari Presiden. Saya kira, setelah Presiden mengecek sendiri tadi malam, mudah-mudahan hal ini bisa segera diputuskan karena kalau tidak, mubazir. Sudah punya rusun untuk 15 ribu orang, tapi belum ditempati,” ucapnya. (dpr.go.id/*)
