Legislator NasDem Soroti Ketimpangan Akses Disabilitas di Bandara
TANGERANG (19 Januari): Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, mengingatkan bahwa pembangunan bandara belum sepenuhnya inklusif jika masih menyisakan hambatan bagi penyandang disabilitas.
Menurutnya, bandara sebagai gerbang utama pariwisata harus menjamin keselamatan, kenyamanan, dan akses setara bagi seluruh pengguna jasa penerbangan.
“Kita tidak boleh lupa bahwa sekitar 5 persen dari penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Ini angka yang besar dan memerlukan perhatian khusus,” ujar Erna dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR ke PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (15/1/2026).
Lebih lanjut, legislator Fraksi Partai NasDem itu menyebutkan secara umum infrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta dan sejumlah bandara utama, termasuk di Bali, terus mengalami kemajuan dan semakin nyaman. Namun demikian, perhatian tidak boleh berhenti di bandara-bandara besar saja.
Mengingat, masih terdapat sedikitnya 14 bandara lain di Indonesia yang membutuhkan perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan.
Ia menekankan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan (safety) yang sangat penting bagi wisatawan pengguna transportasi udara.
Erna menilai, aspek safety dan service khususnya bagi penyandang disabilitas harus menjadi indikator utama dalam peningkatan kualitas infrastruktur bandara.
Pembangunan fasilitas fisik, lanjut Erna, tidak hanya menyasar kenyamanan, tetapi juga menjamin keselamatan penumpang sejak proses naik dan turun pesawat hingga berada di area terminal.
Menurutnya, bandara-bandara yang belum memiliki garbarata harus memastikan akses yang aman bagi penyandang disabilitas.
“Jangan lagi menggunakan tangga yang berisiko membahayakan. Jika belum ada garbarata, akses harus dibuat datar dan aman,” tegasnya.
Lebih jauh, Erna mendorong adanya grand design nasional pengembangan bandara yang menempatkan prinsip inklusivitas sebagai fondasi. Peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan dan pemerataan nilai ekonomi pariwisata jika infrastruktur dan pelayanan belum merata di seluruh daerah.
“Perbaikan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh InJourney. Harus ada kolaborasi yang kuat dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan agar pembangunan bandara, termasuk yang ramah disabilitas, bisa berjalan serentak di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Erna berharap, hasil kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI tersebut dapat menjadi pijakan evaluasi dan pengawasan berkelanjutan. Dengan bandara yang aman, inklusif, dan ramah disabilitas, ia meyakini distribusi manfaat ekonomi pariwisata dapat tersebar lebih adil dan dirasakan oleh seluruh daerah. (dpr.go.id/*)
