Kemampuan Mitigasi Bencana Harus Terus Ditingkatkan
JAKARTA (21 Januari): Berbagai pengalaman menghadapi bencana alam yang telah terjadi harus menjadi pembelajaran bagi kita agar mampu memitigasi sejumlah potensi bencana di Tanah Air.
“Saat ini, kita bukan lagi berhadapan dengan dampak perubahan iklim, tetapi sudah merupakan krisis iklim. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem harus menjadi antisipasi ke depan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Mitigasi Dampak Cuaca Ekstrem di Awal Tahun 2026 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B. (Plt. Deputi Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana /BNPB), Achadi Subarkah Raharjo, S.Si. (Direktur Meteorologi Penerbangan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika /BMKG), dan Dr. Sc. Andung Bayu Sekaranom, S.Si., M.Sc. (Dosen Geografi Lingkungan, Universitas Gadjah Mada) sebagai narasumber.
Selain itu hadir pula Trimalaningrum (Direktur Yayasan Skala Indonesia) sebagai penanggap.
Menurut Lestari, sejumlah ancaman bencana pada tahun-tahun yang lalu sejatinya sudah dapat diprediksi oleh para pakar dan lembaga yang kompeten.
Namun, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, sejumlah data yang diperoleh itu belum menjadi kepedulian masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mengelola data tersebut menjadi langkah dan rencana pencegahan bencana yang tepat.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat bahwa sejumlah langkah berdasarkan data tersebut, diharapkan mampu memitigasi bencana dengan baik.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI mendorong agar prediksi BMKG yang dirilis secara periodik itu harus menjadi awal untuk mengantisipasi terjadinya bencana dan meminimalisir dampaknya yang merusak.
Menurut Rerie, upaya sosialisasi mitigasi bencana di sejumlah wilayah rawan, bantuan tanggap darurat, penyelamatan, sampai pemulihan dari dampak bencana dapat secara konsisten dilakukan, sebagai bagian upaya mewujudkan sistem perlindungan setiap warga negara dari ancaman bencana.
Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo mengungkapkan, di awal 2026 terjadi 140 bencana alam di Indonesia yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi.
Ancaman bencana tersebut, ujar Pangarso, dihadapi di hampir semua provinsi di Indonesia.
Pangarso mengingatkan, agar para pemangku kepentingan di tanah air perlu mencermati pola perubahan iklim pada 10 tahun mendatang, agar mampu mengambil langkah antisipasi.
Dalam upaya membangun kepedulian terhadap ancaman bencana, ungkap Pangarso, BNPB aktif mengajak partisipasi masyarakat untuk mengenali risiko-risiko bencana.
Melalui program pembentukan Desa Tangguh Bencana, jelas dia, BNPB mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.
Karena, tegas dia, masyarakat di tingkat lokal merupakan kelompok yang terdampak langsung bila terjadi bencana.
Saat ini, jelas Pangarso, sudah dibentuk 6.150 Desa Tangguh Bencana di 20 provinsi di Indonesia.
Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG, Achadi Subarkah Raharjo mengungkapkan bahwa bencana hidrometeorologi itu dipicu oleh cuaca ekstrem.
Menurut Achadi, bencana hidrometeorologi di tanah air dalam 16 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat.
Kecenderungan yang sama, tambah dia, diperkirakan akan terjadi pada tahun-tahun mendatang.
Achadi berpendapat, sejatinya potensi bencana di tanah air itu berpola sehingga seharusnya bisa dilakukan langkah-langkah antisipasi.
Sejumlah faktor pemicu cuaca ekstrem di Indonesia, ujar Achadi, antara lain monsun dan fenomena La Nina yang terjadi di Nusantara.
Dosen Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada Andung Bayu Sekaranom berpendapat, cuaca ekstrem merupakan bagian dari proses meteorologi yang sulit diantisipasi.
Oleh karena itu, tambah Andung, proses mitigasinya dilakukan melalui proses hidrologi, bagaimana manusia mampu mengendalikan aliran air.
Menurut Andung, perubahan iklim tidak hanya menyebabkan siklon yang lebih besar, tetapi juga hujan yang semakin lebat.
Sehingga, tambah dia, perlu langkah yang tepat dalam mengantisipasinya.
Langkah anticipatory action, jelas Andung, merupakan pendekatan pengelolaan bencana dengan melakukan tindakan dini sebelum bencana terjadi atau dampak yang memburuk.
Tentu saja, jelas dia, antisipasi bencana itu dilakukan sebelum bencana terjadi dan pendanaannya harus disiapkan sebelum bencana terjadi.
Direktur Yayasan Skala Indonesia Trimalaningrum berpendapat bahwa cuaca ekstrem menjadi bencana ketika masyarakat tidak punya kapasitas untuk menghadapi, merespons, dan pulih.
Diakui Trimalaningrum, sistem peringatan dini yang diproduksi BMKG semakin kuat. Namun, tambah dia, masih menghadapi tantangan dalam pemahaman, distribusi, dan respons masyarakat.
Selain itu, jelas Trimalaningrum, informasi cuaca yang disajikan harus mudah dipahami.
Sementara itu, dia menilai, upaya BNPB dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana menghadapi tantangan dalam implementasi di daerah.
“Saya prihatin bila mendengar anggaran kesiapsiagaan BNPB itu nol. Karena membangun kesiapsiagaan bencana itu penting,” ujar Trimalaningrum.
Wartawan senior Saur Hutabarat mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan BNPB dan BMKG di tengah keterbatasan anggaran.
Selain itu, ujar Saur, upaya menjadikan mitigasi bencana sebagai bagian dari ketahanan nasional yang di dalamnya tentu ada Desa Tangguh Bencana, merupakan langkah yang baik.
Sementara itu, tambah dia, upaya pemanfaatan air hujan untuk menopang kehidupan, tambah dia, juga harus dipikirkan sebagai bagian dari antisipasi meningkatnya curah hujan.
Saur berpendapat, gaya kepemimpinan yang tegas di daerah sangat penting dalam upaya memperbaiki tata ruang dan kerusakan lingkungan dalam menghadapi dampak cuaca ekstrem.(*)
