Legislator NasDem Minta PLN Pastikan Pemulihan Listrik Pascabencana Sumatra
JAKARTA (21 Januari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara, meminta PT PLN (Persero) memastikan penyelesaian pemulihan jaringan listrik pascabencana di Sumatra tidak berlarut-larut dan segera keluar dari status darurat.
Menurut Nengah, kejelasan waktu penyelesaian menjadi hal krusial agar persoalan serupa tidak terus berulang dan menumpuk di berbagai daerah.
“Kalau sekarang selesainya masih dalam bentuk darurat. Sampai kapan diperlukan waktu, itu kami perlu tahu. Jangan sampai nanti berlarut-larut kondisinya dan di kemudian hari ada daerah lain yang sama,” ujar Nengah dalam dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Legislator Fraksi Partai NasDem itu menegaskan, tanpa perencanaan dan antisipasi yang matang, beban pekerjaan PLN ke depan berpotensi semakin menumpuk. “Kalau tidak diantisipasi, nanti pekerjaan PLN akan menumpuk terus,” tambahnya.
Meski demikian, Nengah mengapresiasi langkah cepat PLN dalam menangani gangguan jaringan listrik di Sumatera, termasuk upaya pengerahan sumber daya secara maksimal.
“Saya mengapresiasi kinerja PLN dalam penanganan Sumatera. Dalam pemaparannya tadi terlihat PLN mengerahkan semua kekuatannya dan sigap mempercepat penyelesaian jaringan,” katanya.
Lebih lanjut, Nengah mendorong PLN untuk mulai memetakan potensi persoalan kelistrikan secara lebih komprehensif, tidak hanya di Sumatera, tetapi juga di wilayah lain yang memiliki karakter geografis dan risiko bencana berbeda.
“Harapan saya, Pak Dirut harus mengantisipasi semua ini. Mulai memetakan persoalan-persoalan yang akan muncul bukan saja di Sumatera, tetapi juga di daerah-daerah lain,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara PLN, pemerintah daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai basis data dan mitigasi risiko.
“Kolaborasinya tentu datanya ada di Pemda dan BPBD. Itu harus, karena negara kita terdiri dari banyak pulau dan persoalannya berbeda-beda,” jelas Nengah.
Menurutnya, dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan iklim tropis, gangguan akibat faktor alam tidak dapat dihindari. Karena itu, fokus penanganan tidak hanya pada biaya, tetapi juga pada kepastian penyelesaian secara menyeluruh.
“Kalau bicara biaya penanganan di Sumatera, saya lebih menekankan sampai kapan penyelesaian listrik di Sumatra selesai secara benar,” pungkasnya. (Yudis/*)
