Penertiban Illegal Drilling Harus Dibarengi Penguatan Dasar Hukum
JAKARTA (23 Januari): Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, mengapresiasi langkah Kementerian ESDM dalam menertibkan praktik pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) yang selama ini marak terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Jambi.
Menurut Fasha, penertiban dan penataan yang dilakukan pemerintah telah membawa dampak positif di lapangan. Ia menyebut para pelaku usaha yang sebelumnya melakukan pengeboran minyak ilegal kini mulai tertib dan kooperatif.
“Kami mengapresiasi langkah Pak Menteri. Pelaku-pelaku usaha yang dulunya illegal drilling sekarang sudah tertib. Contohnya di daerah pemilihan kami Provinsi Jambi. Ini kami saksikan langsung di lapangan,” ujar Fasha dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Meski demikian, Fasha mengingatkan pentingnya penguatan dasar hukum dalam kebijakan penataan illegal drilling, khususnya terkait Peraturan Menteri ESDM No 14. Ia menilai, secara hierarki peraturan, posisi peraturan menteri masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan undang-undang.
“Kami banyak berdiskusi dengan pakar hukum dan aparat penegak hukum. Jangan sampai dasar hukum ini terlalu lemah dan menimbulkan persoalan di kemudian hari, apalagi pasca pergantian kepemimpinan,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar pemerintah mempertimbangkan regulasi yang lebih kuat, seperti Keputusan Presiden (Keppres), sembari menunggu pengesahan undang-undang yang tengah dibahas DPR.
Menurutnya, aturan tersebut perlu mengakomodasi pemanfaatan aktivitas pengeboran oleh masyarakat agar memiliki kepastian hukum.
Fasha juga menyampaikan bahwa para pelaku illegal drilling yang kini telah dibina dan ditertibkan turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar proses pembinaan dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.
“Mereka juga titip salam dan mengucapkan terima kasih. Tapi memang masih perlu ditingkatkan lagi pembinaan dan kerja samanya,” kata Legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Selain illegal drilling, Fasha menyinggung pekerjaan rumah pemerintah terkait pertambangan tanpa izin (PETI) yang dinilainya lebih kompleks karena tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu konflik sosial dan korban jiwa.
“Kalau illegal drilling sudah mulai kita normalkan, tinggal PETI ini yang harus menjadi perhatian serius ke depan,” pungkasnya. (Yudis/*)
