Ratih Megasari Soroti Tantangan Besar Sensus Ekonomi 2026
JAKARTA (28 Januari): Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru, menyoroti tantangan besar yang dihadapi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menangkap gambaran perekonomian, terutama ekonomi digital dan sektor informal dalam Sensus Ekonomi 2026.
“Kita khawatir banyak perputaran ekonomi sekarang yang tidak terlihat, seperti influencer, content creator, freelancer, atau cloud kitchen, bisa luput dari pendataan,” ujar Ratih dalam RDP Komisi X DPR dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Ia menegaskan bahwa sensus tidak boleh hanya fokus pada toko atau usaha fisik yang mudah terlihat, sementara pertumbuhan ekonomi digital yang masif di Indonesia terabaikan.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu mempertanyakan apakah metodologi BPS saat ini cukup untuk menangkap ekonomi yang ‘tidak terlihat’.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 harus mampu merekam perubahan ekonomi selama 10 tahun terakhir, terutama dengan hadirnya ekonomi gig dan digital yang berkembang pesat.
Selain itu, Ratih mengingatkan soal beban ganda petugas sensus, yang tidak hanya harus mendata omset usaha, tetapi juga mengumpulkan data individu dan keluarga (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional/DTSEN). Hal ini dikhawatirkan menimbulkan resiko human error dan kelelahan fisik.
“Pastikan pelatihan mereka matang, supaya target-target yang sudah dibidik bisa dicapai maksimal. Validitas data tidak boleh dikorbankan demi efisiensi teknis,” tegas Ratih.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas data agar sensus mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia secara akurat.
Menurut Ratih, Sensus Ekonomi 2026 menjadi momen krusial untuk memotret ekonomi digital dan informal yang kini menjadi tulang punggung pertumbuhan nasional.
Ia berharap BPS dapat menyesuaikan metodologi dan strategi lapangan agar semua segmen ekonomi, termasuk yang sulit dijangkau, tercatat dengan baik. (Yudis/*)
