Sinergi Perhutani dan Kementerian Kunci Jaga Kelestarian Hutan
SURABAYA (2 Februari): Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L Hamzah, menegaskan pentingnya sinergi antara Perum Perhutani dan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menjaga kelestarian hutan nasional.
Demikian kata Sulaeman dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur di Surabaya, Jumat (30/01/2026).
Sulaeman mengatakan, kerja sama yang baik antara Perhutani dan kementerian terkait harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, terutama dalam fungsi pengawasan dan pengelolaan sosial kehutanan.
Legislator Dapil Papua Selatan itu juga mengingatkan pengalaman buruk pengelolaan hutan di beberapa wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, agar tidak terulang di daerah lain.
“Saat ini sekitar 2,5 juta hektare hutan dikelola oleh Perhutani. Kami berharap separuhnya dikelola langsung oleh Perhutani, sementara sebagian lainnya melalui kebijakan khusus. Yang terpenting, hutan yang tersisa, khususnya di Pulau Jawa, jangan sampai disalahgunakan,” ujar Sulaeman.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan hutan secara lestari sesuai peruntukannya, serta mengingatkan Perhutani untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.
Praktik ilegal seperti illegal logging dan usaha tanpa izin di kawasan hutan, menurutnya, harus diberantas karena berpotensi merusak ekosistem dan habitat satwa.
Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti perlunya kolaborasi yang solid antara Perhutani, kementerian, serta dinas kehutanan dan lingkungan hidup di daerah.
Ia menilai lemahnya pengawasan di tingkat daerah dapat membuka celah terjadinya penyimpangan kewenangan. Karena itu, seluruh pihak diminta menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara simultan dan sejalan.
“Jika semua pihak menjalankan perannya dengan benar, kita berharap hutan tetap lestari, satwa terpelihara, dan manfaat hutan bagi masyarakat dapat berkelanjutan,” pungkasnya. (dpr.go.id/)
