Penanganan Bencana jangan Sampai No Viral No Budget
JAKARTA (3 Februari): Anggota Komisi XI DPR RI, Martin Manurung, menegaskan penanganan daerah bencana tidak boleh bergantung pada sorotan publik atau viralitas di media. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menerapkan pola ‘no viral no budget’ dalam mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana.
“Jangan juga kita kalau no viral no budget. Harus viral dulu baru budgetnya ada. Selama ini kan no viral no justice, jangan juga no viral no budget,” kata Martin dalam RDPU Komisi XI DPR dengan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Martin menyampaikan keresahannya karena persoalan bencana tidak hanya terjadi di Situbondo, tetapi juga di daerah lain termasuk di daerah pemilihannya di Sumatra Utara.
Ia menyebut sejumlah wilayah seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, hingga Tapanuli Utara mengalami bencana dengan skala yang tidak biasa.
“Ini bukan bencana langganan. Ini kejadian yang luar biasa. Dan memang tidak sanggup kalau hanya mengandalkan partisipasi masyarakat atau gotong royong. Ini perlu anggaran, dan anggaran negara,” ujarnya.
Legislator NasDem itu menilai kebijakan anggaran untuk daerah bencana harus bersifat khusus dan tidak bisa disamaratakan dengan daerah lain, meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.
“Untuk daerah-daerah bencana, termasuk Situbondo, perlu kebijakan yang spesifik. Tidak bisa disamaratakan dengan yang lain,” tegas Martin.
Dalam RDPU tersebut, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan bahwa wilayahnya kerap dilanda bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, namun sering luput dari perhatian nasional.
Kondisi ini membuat Situbondo kesulitan mendapatkan dukungan anggaran yang memadai, padahal kerusakan yang terjadi menyasar infrastruktur vital dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
Menanggapi hal itu, Martin meminta pemerintah pusat tidak hanya melihat persoalan bencana secara umum, tetapi lebih mendalam pada kondisi riil di lapangan.
“Pemerintah jangan hanya helikopter view. Harus di-zoom daerah-daerah bencana ini. Ini bukan sekadar banjir biasa, tapi kejadian luar biasa dan tidak bisa pulih dalam waktu singkat,” katanya.
Martin juga mendorong Komisi XI DPR RI untuk membawa persoalan tersebut dalam pembahasan khusus dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, agar ada perencanaan dan dukungan fiskal yang lebih responsif bagi daerah-daerah terdampak bencana. (Yudis/*)
