Diplomasi Presiden Prabowo Tetap Berpijak pada Politik Bebas Aktif
JAKARTA (6 Februari): Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri, pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, serta akademisi ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut membahas arah politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik global, termasuk perkembangan terkini isu Palestina.
Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, mengatakan Presiden membuka ruang dialog yang luas dan substantif dalam pertemuan tersebut, khususnya terkait peran Indonesia di forum internasional dan komitmen terhadap perdamaian dunia.
“Presiden sangat terbuka untuk bertukar pandangan dan mendengarkan pemikiran serta gagasan dari mantan Menlu, Wamenlu, akademisi, serta Komisi I mengenai perkembangan geopolitik global. Presiden juga menegaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang beliau lakukan tetap berpijak pada Politik Bebas Aktif dan mengutamakan capaian konkret bagi bangsa Indonesia,” jelas Andina, Kamis (5/2/2026).
Andina menjelaskan, prinsip tersebut tercermin dari sejumlah capaian diplomasi Indonesia dalam satu tahun terakhir, di antaranya bergabungnya Indonesia ke BRICS yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, penetapan tarif dagang 0 persen dengan 27 negara Uni Eropa, serta kesepakatan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi yang akan menjadi fasilitas khusus bagi jemaah haji Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Presiden juga menyampaikan keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat guna mendukung perdamaian dan stabilitas di Jalur Gaza. Indonesia bergabung bersama tujuh negara, yakni Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Menurut Andina, keikutsertaan Indonesia di forum tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat diplomasi kemanusiaan Indonesia.
“Bergabungnya Indonesia di Board of Peace merupakan komitmen Indonesia untuk terus menyuarakan diplomasi kemanusiaan, khususnya dalam isu Palestina. Peran ini menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan global,” kata Andina.
Terkait alokasi dana sebesar US$1 miliar untuk rekonstruksi Gaza, Andina menegaskan bahwa dana tersebut tidak bersifat wajib. Negara anggota dapat memilih untuk berkontribusi atau tidak. Jika berkontribusi, negara tersebut akan menjadi anggota tetap, sementara jika tidak, keanggotaan berlaku selama tiga tahun. Hingga saat ini, Indonesia belum melakukan pembayaran.
Andina menilai, langkah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza merupakan bentuk keterlibatan nyata, bukan sekadar partisipasi simbolik dalam forum internasional.
“Ini adalah langkah konkret dan realistis agar Indonesia bisa terlibat langsung dalam upaya mengurangi konflik di Palestina, bukan hanya hadir dalam konferensi, rapat, atau diskusi semata,” pungkasnya. (Yudis/*)
