Masalah Perbatasan Papua–PNG Harus Diurai Menyeluruh
JAYAPURA (6 Februari): Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya penguraian menyeluruh terhadap berbagai persoalan di kawasan perbatasan Papua dengan Papua Nugini (PNG) agar solusi yang dihasilkan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kami hari ini menginventarisir dan menyerap aspirasi terkait dengan bagaimana kondisi perbatasan antara Papua dengan negara Papua Nugini,” ujar Rifqi, sapaan Rifqinizamy, seusai memimpin kunjungan Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara, bertemu dengan pemerintah daerah dan instansi terkait di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (4/2/2026).
Menurut legislator Fraksi Partai NasDem itu, persoalan perbatasan tidak dapat dilihat secara parsial karena melibatkan banyak sektor dan kepentingan. Oleh sebab itu, Komisi II DPR RI secara khusus menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dalam forum tersebut.
“Hari ini kami melakukan rapat dengan multi-stakeholders, mulai dari Pemerintah Provinsi Papua, DPRD, pemerintah kabupaten, hingga berbagai instansi yang ada di Provinsi Papua,” ungkapnya.
Rifqi menjelaskan, aspirasi dan masukan dari daerah sangat penting untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengelolaan perbatasan ke depan.
Selain rapat koordinasi, Panja Komisi II DPR juga dijadwalkan meninjau langsung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw untuk melihat kondisi pelayanan dan infrastruktur perbatasan.
“Kami juga akan berkunjung ke PLBN Skouw yang ada di Provinsi Papua ini,” katanya.
Ia menekankan, berbagai persoalan yang muncul di kawasan perbatasan harus diurai secara komprehensif agar dapat ditemukan solusi yang tepat.
“Kami berharap dengan ini berbagai macam problem perbatasan bisa kita urai dan bisa mencarikan solusinya,” tegas Rifqi.
Lebih lanjut, Rifqi menyebut bahwa solusi tersebut tidak hanya berada pada tataran teknis, tetapi juga dapat menyentuh aspek regulasi dan kelembagaan, termasuk kemungkinan perbaikan atau revisi undang-undang.
Komisi II DPR, lanjutnya, memiliki mitra kerja strategis dalam pengelolaan perbatasan, salah satunya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang berperan sebagai leading sector koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Ia mengakui, pengelolaan wilayah perbatasan hingga saat ini masih memerlukan penyempurnaan. Karena itu, kunjungan kerja Panja Komisi II ke Papua menjadi bagian dari upaya memperbaiki kebijakan dan implementasi di lapangan.
“Tidak sempurna, dan karena itu kunjungan kerja ini menjadi bagian untuk kita menyempurnakan hal-hal tersebut,” pungkas Rifqi. (dpr.go.id/*)
