Rajiv Minta Satgas Saber Pangan Berantas Praktik Penimbunan
JAKARTA (6 Februari): Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv, meminta Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas Saber Pangan) 2026 bekerja maksimal untuk mencegah praktik kecurangan dan penimbunan pangan yang merugikan masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan.
Rajiv menegaskan, setiap momen hari besar keagamaan nasional selalu diikuti peningkatan permintaan pangan. Namun, kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab dengan melakukan penimbunan, sehingga pasokan terganggu dan harga melonjak tidak wajar.
“Saya minta satgas mampu sapu bersih dan menjaga stabilitas pasokan, serta menghentikan praktik penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang membuat masyarakat resah karena harga-harga naik secara tidak wajar,” ujar Rajiv dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Rajiv menilai keberadaan Satgas Saber Pangan terbukti mampu menekan praktik spekulasi dan pelanggaran distribusi yang berdampak pada lonjakan harga.
“Selama ini keberadaan satgas seperti Saber Pangan ini mampu mencegah lonjakan harga yang tidak wajar dengan menggerebek gudang penimbunan maupun memberi sanksi tegas pedagang curang,” jelasnya.
Ia pun mendorong Satgas Saber Pangan untuk aktif melakukan pengawasan di lapangan, termasuk menggerebek gudang penimbunan dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pedagang yang terbukti melakukan kecurangan.
Selain penindakan, Rajiv meminta pemerintah memastikan ketersediaan stok pangan strategis melalui penguatan cadangan pangan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya percepatan distribusi ke wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan pasokan.
“Agar stabilitas harga pangan dapat terjaga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, pemerintah tetap harus melakukan pemetaan, memperkuat cadangan pangan, dan mempercepat distribusi, terutama ke daerah-daerah rawan seperti lokasi bencana atau wilayah 3T,” kata Rajiv.
Lebih lanjut, Rajiv menyoroti pentingnya transparansi data stok dan harga pangan secara real-time. Menurutnya, keterbukaan data menjadi kunci agar pemerintah dapat merespons gejolak harga dengan cepat, tepat, dan terukur demi melindungi kepentingan masyarakat. (Yudis/)
