Penyertaan Modal Negara Harus Jamin Peningkatan Layanan Publik
JAKARTA (9 Februari): Anggota Komisi XI DPR RI, Martin Manurung, menegaskan bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan BUMN pada 2025 harus benar-benar memperhatikan dampaknya terhadap layanan publik, terutama pada sektor transportasi dan perumahan rakyat.
Martin menyoroti PMN di sektor transportasi, khususnya yang melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Industri Kereta Api (INKA). Menurutnya, kebutuhan layanan komuter KAI saat ini sudah sangat tinggi dan tidak boleh terganggu oleh keterlambatan pengadaan sarana.
“Excess demand (kelebihan permintaan) terhadap jasa komuter KAI ini sudah sangat tinggi. Sehingga keterlambatan penyediaan kereta, khususnya di commuter line, akan sangat berdampak kepada layanan yang diberikan oleh PT KAI,” ujar Martin dalam RDP Komisi XI dengan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu, dan BP BUMN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Rapat tersebut membahas usulan dan persetujuan PMN tahun 2025. Diharapkan PMN pada perusahaan BUMN dapat selaras dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah, mendukung kinerja BUMN penerima, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Martin mengingatkan agar dukungan kepada BUMN manufaktur tidak justru mengorbankan kualitas layanan BUMN operator.
“Jangan untuk kepentingan BUMN manufaktur, kemudian layanan dari PT KAI ini terhambat. Ini yang perlu kita pastikan,” tegasnya.
Komisi XI, lanjut Martin, juga perlu memastikan kesiapan kapasitas produksi PT INKA agar proyek yang didukung PMN dapat berjalan sesuai target dan tidak mengulang persoalan yang pernah terjadi sebelumnya.
Selain sektor perkeretaapian, Martin menyoroti kondisi PT Pelni yang menurutnya memiliki tingkat kebutuhan layanan yang bahkan lebih tinggi dibanding KAI, namun kurang mendapat perhatian publik.
“Kalau saya lihat, Excess demand Pelni ini lebih besar daripada PT KAI. Kebutuhan penggunanya dibandingkan dengan ketersediaan layanan itu gap-nya sangat jauh,” katanya.
Ia mempertanyakan kesiapan BUMN manufaktur, termasuk PT PAL, jika ditugaskan membangun kapal untuk Pelni.
“Kita harus cek kapasitas dari pabrikannya, manufakturnya. Supaya jangan mengulangi cerita yang sama seperti di komuter KAI,” ujar Martin.
Di sektor perumahan, Martin menyinggung penyaluran PMN untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang pada 2025 mayoritas dialokasikan ke BTN dan BSI. Ia meminta perencanaan penyaluran dilakukan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Distribusi PMN 2025 ini banyak ke BTN dan BSI. Kita perlu lihat kesiapan BTN, bagaimana penyalurannya, dan bagaimana demand yang ada,” katanya.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu mengingatkan agar program tiga juta rumah tidak salah sasaran.
“Jangan sampai rumah subsidi dibangun di daerah yang konektivitas dan infrastrukturnya tidak memadai, sehingga akhirnya tidak diminati. Ini harus dicek dari perencanaan pasarnya,” pungkasnya. (Yudis/*)
