Perkuat Early Warning System Teritorial Hadapi Ancaman Hibrida
MALANG (9 Februari): Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menegaskan pentingnya kesiapan satuan teritorial dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya melalui penguatan sistem deteksi dini (early warning system) guna menghadapi ancaman hibrida serta dinamika geopolitik global.
“Di era meningkatnya ancaman hibrida dan tensi geopolitik global yang perlu kita waspadai, kami menanyakan kesiapan Korem 083, terutama dalam membangun early warning system melalui peningkatan kapasitas Babinsa,” ujar Amelia dalam Kunjungan Kerja ke Korem 083/Baladhika Jaya (BDJ) di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (6/2/2026).
Ancaman hibrida merupakan bentuk ancaman nonkonvensional yang mengombinasikan berbagai cara, seperti disinformasi, propaganda, serangan siber, tekanan ekonomi, hingga upaya radikalisasi, yang dilakukan tanpa perang terbuka namun berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan persatuan nasional.
Menurutnya, Bintara Pembina Desa (Babinsa) memiliki peran strategis sebagai penghubung antara aparat dan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas Babinsa dinilai krusial agar mampu mendeteksi secara dini potensi ancaman nonmiliter, seperti penyebaran disinformasi dan propaganda yang kerap menjadi bagian dari ancaman hibrida.
“Babinsa perlu terus ditingkatkan kapasitasnya, sehingga ketika muncul propaganda, disinformasi, maupun bentuk ancaman hibrida lainnya, mereka sudah memahami langkah antisipatif yang harus dilakukan. Babinsa dapat menjadi informan yang bergerak cepat dalam menyampaikan maupun mencegah ancaman tersebut,” tegasnya.
Selain penguatan peran Babinsa, Amelia juga menyoroti karakteristik wilayah Malang sebagai kota pelajar dengan banyak perguruan tinggi. Ia mendorong Korem 083/Baladhika Jaya agar memperkuat kolaborasi dengan ekosistem kampus sebagai bagian dari strategi deteksi dini yang komprehensif.
“Kami memberikan masukan agar Korem 083 menjalin kolaborasi dengan kampus-kampus. Deteksi dini tidak hanya mengandalkan aparat, tetapi juga melalui pendekatan akademik,” jelasnya.
Ia mengapresiasi langkah Korem 083/BDJ yang telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Malang. Sinergi tersebut dinilai penting dalam mengantisipasi ancaman disinformasi, propaganda, indoktrinasi, hingga radikalisme, khususnya di kalangan generasi muda.
Komisi I DPR menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan sistem pertahanan nonmiliter berbasis kewilayahan serta kolaborasi lintas sektor guna menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. (dpr.go.id/)*
