Becermin dari Mochtar Lubis, Meneguhkan Kembali Jati Diri Bangsa

Oleh: Mohsen Hasan Alhinduan 

Anggota Dewan Pakar DPP Partai NasDem

 

HAMPIR lima dekade silam, sastrawan dan jurnalis Mochtar Lubis menyampaikan pidato kebudayaan yang mengguncang kesadaran nasional. Ia menyebut enam watak manusia Indonesia: munafik, enggan bertanggung jawab, feodal, percaya takhayul, artistik, dan berwatak lemah.

Kritik itu keras, bahkan terasa menyakitkan. Namun sejatinya, ia adalah bentuk cinta yang paling jujur mengoreksi agar bangsa ini tumbuh dewasa.

Kini, di tengah dinamika demokrasi dan perubahan global yang begitu cepat, relevankah kritik tersebut?
Jawabannya memerlukan kebesaran jiwa untuk merenung, bukan sekadar membela diri.

Antara Kritik dan Optimisme Kebangsaan

Sebagian gejala yang disebut Mochtar Lubis memang masih bisa kita temukan dalam kehidupan publik. Budaya saling menyalahkan ketika terjadi krisis, politik pencitraan yang lebih menonjol daripada substansi, serta feodalisme dalam bentuk loyalitas buta terhadap figur, masih menjadi tantangan dalam demokrasi kita. Namun Indonesia hari ini bukan Indonesia 1977.

Kita telah melewati reformasi, menguatkan institusi demokrasi, serta membangun ruang kebebasan yang lebih terbuka.

Kritik terhadap kekuasaan tidak lagi dibungkam. Media, masyarakat sipil, dan generasi muda memiliki ruang partisipasi yang luas.

Ini adalah kemajuan yang patut disyukuri. Dalam konteks ini, penting melihat kritik Mochtar Lubis bukan sebagai vonis tetap, melainkan sebagai pengingat moral.

Etika Kekuasaan dan Jiwa Kenegarawanan

Salah satu persoalan utama yang disorot Mochtar Lubis adalah budaya feodal dan lemahnya tanggung jawab moral.

Tantangan ini hanya bisa dijawab melalui keteladanan elite.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya politik restorasi yakni mengembalikan politik kepada marwahnya sebagai pengabdian, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Ia berulang kali menyatakan bahwa bangsa ini membutuhkan keberanian moral dan integritas dalam berpolitik.

“Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi membutuhkan lebih banyak orang yang berkarakter,” demikian pesan yang sering digaungkan dalam forum-forum kebangsaan.

Pesan itu selaras dengan pandangan para negarawan lintas generasi dari Mohammad Hatta yang menekankan integritas dan kesederhanaan, hingga BJ Habibie yang mengingatkan pentingnya moralitas dalam penguasaan ilmu dan teknologi.

Demokrasi tanpa etika akan melahirkan kebisingan. Kekuasaan tanpa tanggung jawab hanya akan memperlebar jarak antara rakyat dan pemimpinnya.

Transformasi Karakter di Era Digital

Soal takhayul, bentuknya mungkin telah berubah. Jika dahulu ia hadir dalam mistisisme tradisional, kini ia menjelma menjadi hoaks, disinformasi, dan polarisasi digital. Tantangan kita bukan lagi sekadar rasionalitas, tetapi literasi dan kedewasaan dalam menggunakan kebebasan.

Namun di sisi lain, sifat artistik dan kreativitas bangsa ini justru berkembang pesat. Industri kreatif, ekonomi syariah, filantropi sosial, hingga gerakan kepedulian anak muda menunjukkan bahwa energi kebaikan bangsa ini jauh lebih besar daripada kelemahannya.

Bangsa Indonesia terbukti tangguh menghadapi krisis dari krisis ekonomi hingga pandemi. Ketahanan sosial kita kuat. Gotong royong tetap hidup, meski zaman berubah.

Ini menunjukkan bahwa watak lemah bukanlah identitas permanen, melainkan tantangan yang bisa diperbaiki.

Jalan Kebangkitan: Integritas dan Keteladanan

Dalam perspektif nilai-nilai keislaman yang menjadi ruh bangsa ini, introspeksi adalah bagian dari perbaikan.

Al-Qur’an mengingatkan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra’d: 11).

Artinya, perubahan karakter bangsa bukan hanya tugas negara, tetapi tanggung jawab kolektif.

Negara harus menghadirkan hukum yang adil dan tegas. Elite politik harus memberi teladan. Pendidikan harus menanamkan integritas. Media harus menguatkan literasi. Dan masyarakat harus berani berkata benar.

Seperti yang kerap disampaikan para tokoh nasional yang bersikap kenegarawanan, Indonesia tidak boleh terjebak dalam pesimisme. Kritik diperlukan, tetapi optimisme harus tetap dijaga.

Menjadi Generasi Pematah Stigma

Mochtar Lubis telah memberi kita cermin. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah kritik itu menyakitkan, tetapi apakah kita cukup dewasa untuk memperbaikinya.

Indonesia hari ini memiliki modal besar: demografi muda, kekayaan budaya, sumber daya alam, serta pengalaman demokrasi yang terus bertumbuh. Dengan kepemimpinan yang berintegritas dan masyarakat yang kritis namun santun, bangsa ini mampu melampaui bayang-bayang masa lalu.

Kita tidak ditakdirkan menjadi bangsa yang munafik atau lemah. Kita adalah bangsa yang sedang bertumbuh.

Dan sejarah akan mencatat: apakah generasi hari ini memilih mengulang kritik lama, atau justru mematahkannya dengan karya, integritas, dan jiwa kenegarawanan.

Semoga kita termasuk generasi yang kedua.

(WH/AS)