Pemda Harus Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat
BANJARMASIN (20 Februari): Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar Rifqi, sapaan Rifqinizamy, saat bertemu bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan serta jajaran komisaris dan direksi Bank Kalimantan Selatan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR, di Gedung Mahligai di Kota Banjarmasin, Jumat (20/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Rifqi mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan BUMD dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD harus terus diperkuat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kunjungan kerja reses merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi II DPR terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, masukan dari kepala daerah, jajaran organisasi perangkat daerah, hingga pimpinan BUMD sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi di tingkat pusat.
“Apa yang kami dengar hari ini akan menjadi catatan penting bagi Komisi II dalam merumuskan kebijakan ke depan,” katanya.
Rifqi juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Ia mendorong agar BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“BUMD harus dikelola secara profesional dan berintegritas, sehingga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan perlunya penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks.
Menurutnya, reformasi birokrasi harus terus didorong agar pelayanan publik semakin cepat, tepat, dan efisien.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar slogan, tetapi harus terimplementasi dalam sistem kerja yang terukur,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, tata kelola aset, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rifqi memastikan bahwa Komisi II DPR akan mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan agar dapat ditindaklanjuti melalui regulasi maupun koordinasi dengan kementerian terkait.
“Kami hadir untuk menyerap aspirasi dan memastikan ada solusi konkret atas setiap persoalan yang dihadapi daerah,” katanya.
Ia pun mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyampaikan capaian maupun tantangan yang dihadapi. Menurutnya, transparansi menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan publik.
“Keterbukaan seperti ini penting agar kita bisa bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik,” ujarnya.
Rifqi berharap kunjungan kerja reses ini semakin mempererat hubungan antara DPR RI dan pemerintah daerah. Ia menegaskan komitmen Komisi II untuk terus mendorong kebijakan yang memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pada akhirnya, semua upaya ini bermuara pada satu tujuan, yakni menghadirkan pemerintahan daerah yang kuat dan mampu mensejahterakan rakyat,” pungkasnya. (dpr.go.id*)
