Fauzi Amro Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Aceh Pascabencana
BANDA ACEH (23 Februari): Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro, mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Aceh pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi akhir 2025 lalu.
Langkah pemulihan diarahkan pada pemberian relaksasi kredit bagi pelaku UMKM, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta percepatan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi.
“Kami ingin memastikan instrumen keuangan negara benar-benar bekerja membantu masyarakat bangkit setelah bencana,” ujar Fauzi dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI bertemu dengan pemerintah daerah, di Banda Aceh, Jumat (20/2/2026).
Bencana hidrometeorologi yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian. Total lahan terdampak tercatat mencapai 89.582 hektare, sehingga berpengaruh terhadap produksi dan pendapatan warga.
Fauzi menilai, UMKM membutuhkan dukungan nyata agar dapat kembali menjalankan usaha. Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan relaksasi pembiayaan, meliputi subsidi bunga, moratorium angsuran, serta perpanjangan tenor pinjaman bagi debitur terdampak bencana.
Selain itu, pengawasan terhadap kebijakan restrukturisasi kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan juga terus dilakukan. Hingga Desember 2025, nilai restrukturisasi kredit di wilayah terdampak bencana termasuk Aceh dan sejumlah provinsi lain mencapai Rp12,58 triliun untuk lebih dari 237.000 nasabah.
Dari sisi fiskal, Komisi XI meminta pemerintah mempercepat realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui koordinasi yang lebih kuat dengan Kementerian Keuangan. Pendapatan negara di Aceh hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp6,22 triliun, namun mengalami kontraksi akibat dampak bencana serta meningkatnya restitusi pajak.
Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh 2026-2028. Dokumen ini dirancang sebagai pedoman terpadu untuk memulihkan infrastruktur dasar dan ekonomi dengan pendekatan build back better.
Pemerintah memproyeksikan perekonomian Aceh yang sempat terkontraksi 1,61 persen dapat berangsur pulih mulai triwulan III 2026 melalui revitalisasi pasar, perbaikan sarana pertanian, serta dukungan pembiayaan bagi UMKM.
Selain itu, Fauzi juga mendorong optimalisasi pembiayaan inklusif melalui sinergi dengan Bank Syariah Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor perbankan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi lintas lembaga tersebut, DPR berharap proses pemulihan ekonomi Aceh tidak hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang. (Yudis/*)
