Pembangunan Infrastruktur Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat
YOGYAKARTA (23 Februari): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menekankan pembiayaan APBN untuk infrastruktur berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. Menurutnya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki posisi strategis di Pulau Jawa, sehingga pembangunan infrastruktur di wilayah itu berdampak signifikan terhadap sistem transportasi nasional.
“Wilayah DIY sejak dulu kaya akan warisan budaya. Dari sisi geografis, posisinya sangat strategis. Kami ingin memastikan pembangunan maupun pembenahan infrastruktur dan transportasi di DIY berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Roberth saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR dengan Wakil Gubernur DIY dan jajaran, di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan DIY, Yogyakarta, Jumat (20/2/2026).
Roberth menambahkan, ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai akan mendorong peningkatan investasi, memacu pertumbuhan ekonomi, serta memperlancar distribusi logistik. Pada akhirnya, jelasnya, hal tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Legislator asal Dapil Papua Pegunungan itu menegaskan bahwa rombongan Komisi V DPR juga akan meninjau langsung sejumlah titik strategis, mulai dari Yogyakarta International Airport (YIA), integrasi KA Bandara dan Stasiun Tugu, hingga progres pembangunan Tol Solo–Yogyakarta di GT Purwomartani.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran.
Sementara itu, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sri Paduka yang membacakan sambutan Gubernur DIY itu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Infrastruktur tidak boleh dipandang sekadar beton dan baja, melainkan sebagai instrumen pemerataan akses, penguatan daya saing daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Forum pertemuan dengan Komisi V DPR RI ini (bagi kami) menjadi ruang dialog konstruktif untuk menyampaikan capaian, tantangan, serta kebutuhan dukungan kebijakan ke depan,” pungkasnya. (dpr.go.id/*)
