Dukung Penguatan IPDN untuk Lahirkan Kader Birokrasi Berkualitas
SUMEDANG (12 Maret): Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, berkomitmen mendukung penguatan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), baik dari sisi pembelajaran maupun pengembangan kelembagaan.
Rifqi, sapaan Rifqinizamy, menilai penguatan IPDN penting sebagai lembaga pendidikan yang menyiapkan kader birokrasi pemerintahan yang berkualitas, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Satu, komitmen DPR RI untuk terus mendukung keberlanjutan dan kemajuan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam segala aspek pembelajaran dan kegiatan-kegiatan nonpembelajaran,” ujar Rifqi dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II ke Kampus IPDN, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (12/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa dukungan DPR terhadap penguatan IPDN juga diwujudkan melalui peningkatan alokasi anggaran. Ia menyampaikan pada 2025 anggaran IPDN berada di kisaran Rp578 miliar dan pada 2026 meningkat menjadi sekitar Rp814 miliar.
“Kami juga akan mengupayakan percepatan atau akselerasi pembangunan infrastruktur di IPDN yang berdasarkan jumlah praja dan ketersediaan infrastruktur yang ada itu belum berbanding proporsional. Karena itu kami mengupayakan adanya bantuan Presiden untuk nanti diberikan kepada IPDN tahun 2026 ini,” tuturnya.
Selain penguatan kelembagaan dan infrastruktur, Komisi II juga menegaskan komitmen untuk mempererat hubungan dengan ekosistem purna praja di seluruh Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir para gubernur, bupati, wali kota serta sejumlah pejabat eselon I dari kementerian/lembaga yang merupakan alumnus APDN, STPDN, maupun IPDN.
“Bagi kami penting karena para alumni purna praja ini adalah backbone bagi birokrasi kita dan tidak ada satupun visi, misi pembangunan, pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, tanpa didukung oleh birokrasi bisa berjalan dengan baik dan efektif,” kata Rifqi.
Oleh karena itu, Komisi II DPR menilai penting membangun hubungan emosional yang kuat antara DPR dengan para purna praja. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dengan para alumni IPDN yang saat ini berkiprah di berbagai tingkatan pemerintahan.
Sebagai informasi, pagu DIPA IPDN pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp814.828.882.000 yang dialokasikan untuk layanan praja sebesar Rp416 miliar dan dukungan administrasi Rp398 miliar.
Sebanyak 66,53% anggaran tersebut dialokasikan untuk kampus IPDN di Jatinangor dan Jakarta, sementara sisanya tersebar di kampus IPDN Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat dengan kisaran alokasi 4,79-7,03%.
Sementara itu, terkait rencana bantuan Presiden untuk penguatan infrastruktur IPDN, Kementerian PU telah melakukan survei pada 2025. Bantuan tersebut direncanakan senilai Rp103 miliar untuk pembangunan 72 ruang kelas serta perbaikan 10 wisma praja utama. (dpr.go.id/*)
