Efisiensi Anggaran Harus Menyeluruh tidak Cukup hanya Potong Gaji Pejabat

JAKARTA (30 Maret): Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, tidak mempermasalahkan wacana pemotongan gaji pejabat negara yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Namun menurutnya, hal itu bukan satu-satunya langkah dalam upaya efisiensi anggaran.

Ia menegaskan, penghematan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pemotongan gaji. Pemerintah juga perlu menata ulang penggunaan anggaran agar lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan,” ujar Rifqi, sapaan Rifqinizamy, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, wacana tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang tidak menentu, termasuk dampak konflik di Timur Tengah terhadap sektor energi.

Ia menilai langkah yang disampaikan Presiden menjadi sinyal penting agar seluruh pemangku kepentingan memiliki sense of crisis dalam mengelola keuangan negara.

“Dinamika ekonomi global tidak mudah, sehingga efisiensi menjadi kebutuhan bersama,” ucap legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Meski demikian, Rifqi mengingatkan agar kebijakan penghematan tidak menghambat pelayanan publik kepada masyarakat.

Dari sisi regulasi, Rifqi menyebut kebijakan pemotongan gaji pejabat tidak memerlukan proses legislasi panjang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai cukup diatur melalui peraturan teknis di bawah undang-undang.

“Cukup pada level peraturan presiden atau bahkan peraturan menteri keuangan,” tandasnya. (Yudis/*)