Fauzi Amro Pertanyakan Perbedaan Tajam antara HET dan Harga Beras di Pasaran
JAKARTA (2 April): Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola beras nasional, khususnya disparitas antara Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dengan harga riil di pasaran.
Ia menegaskan, perbedaan harga yang tajam tersebut tidak bisa dilepaskan dari masalah klasik Bulog, mulai dari penyerapan, distribusi, hingga potensi penyimpangan di lapangan yang berdampak langsung pada stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Masalah utama saat ini adalah disparitas yang cukup tajam antara HET dengan harga riil di pasar,” ujar Fauzi dalam RDP Komisi XI dengan sejumlah direksi BUMN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
RDP membahas realisasi Public Service Obligation/PSO (Kewajiban Pelayanan Publik) bidang non-energi. Turut hadir direksi PT Pupuk Indonesia, PT KAI, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Perum DAMRI, dan Perum Bulog.
Fauzi mengungkapkan, persoalan tersebut merupakan bagian dari masalah klasik yang terus berulang di tubuh Bulog, mulai dari penyerapan, harga, hingga distribusi. Ia juga merujuk pada temuan Ombudsman RI pada Februari 2026 terkait program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Ada temuan tindakan korektif dari Ombudsman RI terkait program SPHP, di antaranya dugaan pengalihan stok oleh spekulan dan pengemasan ulang beras subsidi menjadi beras premium,” jelasnya.
Menurut Fauzi, kondisi ini harus menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat subsidi. Ia meminta Bulog memperkuat pengawasan agar harga di pasar tetap terkendali dan sesuai ketentuan.
“Kami minta pengawasan yang ketat dari Bulog terhadap perbedaan harga antara HET dan harga riil di pasar. Jangan sampai ada ruang bagi spekulan memanfaatkan situasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Fauzi tetap memberikan apresiasi atas capaian stok beras nasional yang mencapai 4,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Dengan kebutuhan nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, ia menilai stok tersebut cukup untuk menjaga stabilitas pasokan.
“Ini capaian yang patut diapresiasi. Stok 4,3 juta ton cukup untuk meng-cover kebutuhan nasional,” katanya.
Fauzi juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bulog atas komitmen dalam menjalankan penugasan pemerintah. Ia berharap kinerja Bulog ke depan semakin optimal dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan.
“Mudah-mudahan ekspektasi pemerintah dapat terwujud dan kinerja Bulog semakin baik dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Yudis/*)
