Nurhadi Minta Pemerintah Waspadai Varian Baru Covid-19 Cicada
JAKARTA (8 April): Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan pemerintah agar segera mengantisipasi kemunculan varian baru covid-19 BA.3.2 atau yang dikenal sebagai Cicada.
“Kemunculan varian baru covid-19 BA.3.2 atau yang dikenal sebagai Cicada tidak boleh disikapi dengan kepanikan, tetapi harus menjadi pengingat bahwa sistem kesehatan nasional harus tetap siaga dan adaptif meskipun kita telah memasuki fase pascapandemi,” kata Nurhadi, Rabu (8/4/2026).
Varian Cicada saat ini masuk kategori variant under monitoring secara global dan diketahui memiliki banyak mutasi pada protein spike. Varian itu telah terdeteksi di sedikitnya 25 negara dan dilaporkan lebih banyak menyerang kelompok anak.
Sejumlah laporan internasional juga menyebutkan potensi peningkatan risiko reinfeksi, meski belum ada bukti kuat bahwa tingkat keparahannya melebihi subvarian Omicron.
Meski demikian, hingga saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyatakan varian tersebut belum terdeteksi di Indonesia.
“Fakta bahwa varian ini belum terdeteksi di Indonesia memang memberi ruang tenang, namun dinamika global menunjukkan bahwa penyebaran virus masih sulit diprediksi, terlebih di tengah mobilitas internasional yang kembali tinggi,” ujar Nurhadi.
Menurutnya, fokus utama bukan hanya pada ada atau tidaknya kasus, melainkan kesiapan sistem dalam melakukan deteksi dini.
“Melainkan apakah kapasitas deteksi dini kita cukup kuat untuk membaca perubahan sejak awal,” tegas legislator dari Dapil Jawa Timur VI tersebut.
Ia mengingatkan, pengalaman pandemi sebelumnya menunjukkan bahwa jeda antara deteksi global dan masuknya varian ke suatu negara sering kali sangat singkat, sementara respons kebijakan kerap terlambat.
“Kami mendorong Pemerintah untuk memperkuat genomic surveillance secara merata, tidak hanya terpusat di kota-kota besar,” lanjutnya.
Selain itu, Nurhadi menekankan pentingnya kualitas data yang cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan, serta komunikasi publik yang tidak menimbulkan kepanikan namun tetap waspada.
“Di sisi lain, komunikasi publik juga harus dijaga tetap jernih, tidak menimbulkan kepanikan namun juga tidak meremehkan risiko,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya disiplin dasar di masyarakat, seperti penggunaan masker saat sakit atau di tempat ramai, perlindungan kelompok rentan, serta vaksinasi penguat bagi kelompok berisiko.
“Kami juga menilai Pemerintah perlu menyiapkan skenario lintas sektor sejak dini. Jangan sampai keterlambatan membaca sinyal awal justru berujung pada dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang lebih besar,” katanya.
Menurutnya, langkah mitigasi juga harus mencakup perlindungan pekerja harian, keberlangsungan UMKM, serta kesiapan bantuan sosial.
“Pada akhirnya, yang ingin kami tekankan adalah bahwa kekuatan sistem kesehatan tidak hanya diukur dari kemampuan merespons krisis besar, tetapi dari kecepatan membaca sinyal kecil sebelum menjadi ancaman besar,” tutupnya. (Yudis/*)
