Tingkatkan Kualitas Pekerja Migran agar Bersaing di Pasar Global
JAKARTA (8 April): Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia (PMI) serta penguatan kemampuan bahasa asing agar mampu bersaing di pasar kerja global.
“Saya menyoroti satu hal terkait program SMK Go Global yang menargetkan 500 ribu tenaga kerja. Ini kita apresiasi, namun yang menjadi catatan saya, ini apakah mengejar kuantitas atau kualitas?” ujar Nurhadi dalam Raker Komisi IX DPR dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, hingga saat ini mayoritas PMI masih bekerja di sektor domestik yang dinilai rentan dan kurang memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional.
Ia juga membandingkan capaian Indonesia dengan Filipina dalam hal kontribusi remitansi dari pekerja migran.
“Dengan jumlah penduduk di atas 280 juta, kita tidak sebanding dengan Filipina yang hanya sekitar 117 juta. Remitansi mereka bisa mencapai 600–700 triliun, sementara kita pada 2025 sekitar 288 triliun. Masih jauh,” jelasnya.
Nurhadi mengungkapkan, rendahnya daya saing PMI Indonesia juga terlihat dari minimnya penyerapan tenaga kerja terampil di luar negeri. Ia mencontohkan kebutuhan tenaga kesehatan di Australia yang belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia.
“Australia membutuhkan 75 ribu tenaga kesehatan, tetapi Indonesia hanya mengisi sekitar 5 persen. Yang paling banyak justru dari Filipina dan Myanmar,” ungkapnya.
Menurut Nurhadi, salah satu kendala utama yang dihadapi PMI Indonesia adalah kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.
“Titik lemah kita adalah di bahasa. Waktu ke Australia dan Korea, masalahnya sama. Padahal mereka menyukai karakter pekerja Indonesia yang ramah, sabar, dan pekerja keras,” katanya.
Ia menilai, persoalan ini harus diselesaikan dari hulu melalui perbaikan sistem pendidikan, terutama dalam metode pembelajaran bahasa asing yang selama ini dinilai terlalu teoritis.
“Pembelajaran bahasa Inggris kita masih fokus pada hafalan dan grammar, kurang pada praktik percakapan. Akibatnya, meskipun paham teori, PMI kita kurang percaya diri saat di luar negeri,” tegasnya.
Nurhadi mendorong adanya kolaborasi lintas kementerian, khususnya dengan sektor pendidikan, untuk memperkuat kemampuan bahasa sejak dini sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
“Ini tidak bisa instan. Harus dimulai dari kurikulum sejak SD, SMP, hingga SMA. Bahasa Inggris harus menjadi bahasa kedua agar kita tidak terus tertinggal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030, sehingga perlu kesiapan serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar global.
“Kalau tidak disiapkan dari sekarang, kita akan kehilangan momentum. Padahal kita punya potensi besar dari jumlah penduduk yang melimpah,” tambahnya.
Nurhadi berharap pemerintah dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas penempatan PMI ke sektor-sektor strategis, tidak hanya terbatas pada pekerjaan domestik. (Yudis/*)
