Perlu Dialog dan Opsi Solutif terkait Proyek LNG Serangan Bali
JAKARTA (9 April): Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, menekankan pentingnya pendekatan dialog dan opsi solutif dalam merespons aspirasi masyarakat adat Serangan, Bali, terkait rencana proyek Liquefied Natural Gas (LNG)/gas alam, bukan sekadar penolakan secara mutlak.
Ia berharap ada opsi-opsi yang lebih konkret dari masyarakat. Menurutnya, sikap penolakan total terhadap proyek juga perlu dipertimbangkan secara matang, mengingat investasi memiliki dampak ekonomi seperti peningkatan pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja.
“Kalau tuntutannya hanya batal, kita juga perlu melihat sisi lain. Investasi ini ada manfaatnya, seperti PAD dan lapangan kerja,” kata Fasha dalam audiensi Komisi XII dengan Masyarakat Adat Serangan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Masyarakat Desa adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, menyampaikan penolakan terhadap pembangunan proyek terminal LNG di Bali berkapasitas 170 MMSCFD. Mereka menyampaikan adanya potensi dampak lingkungan, sosial, hingga budaya yang terancam akibat proyek gas alam tersebut.
Fasha mengapresiasi langkah warga yang langsung menyampaikan aspirasi ke Komisi XII DPR RI. Ia menilai jalur ini penting agar persoalan yang selama ini terhambat di tingkat pemerintah daerah dapat ditindaklanjuti secara lebih luas.
“Kami mengapresiasi bapak-bapak sudah datang ke sini. Ini langkah yang tepat karena mungkin selama ini komunikasi di tingkat daerah terhambat,” ujarnya.
Fasha menyatakan Komisi XII DPR terbuka untuk mengakomodasi aspirasi tersebut, termasuk mengusulkan agenda kunjungan kerja ke lokasi guna melihat langsung kondisi di lapangan.
“Kami akan usulkan agar ini menjadi agenda kunjungan kerja, sehingga bisa ditinjau langsung dan ditindaklanjuti,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk identitas perusahaan PT Dewata Energi Bersih, serta perlunya klarifikasi kepada kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup.
“Kita perlu pastikan dulu ini siapa pelaksananya, apakah BUMD, swasta, atau BUMN. Ini penting sebelum kita ambil langkah lebih lanjut,” tegasnya.
Fasha mendorong masyarakat untuk menyiapkan alternatif solusi, seperti batas jarak pembangunan dari wilayah pantai atau skema keterlibatan tenaga kerja lokal, sebagai bagian dari proses negosiasi.
“Harus ada opsi. Misalnya soal jarak pembangunan atau keterlibatan tenaga kerja lokal. Ini bisa jadi solusi agar semua pihak mendapatkan titik temu,” ujarnya.
Ia menegaskan Komisi XII siap memfasilitasi dialog dengan seluruh pihak terkait guna mencari solusi yang adil, seimbang, dan tidak merugikan masyarakat maupun kepentingan pembangunan. (Yudis/*)
