Negara Wajib Wujudkan Pemerataan Pendidikan
JAKARTA (25 Februari) : Politisi Partai NasDem, Wanda Hamidah menilai saat ini belum seluruh masyarakat Indonesia merasakan pendidikan berkualitas. Karena itu, caleg DPR RI dari Partai NasDem ini mendorong pemerataan pendidikan bagi masyarakat termasuk di DKI Jakarta.
"Pemerataan pendidikan masih menjadi PR. Pemerataan pendidikan artinya siswa di Papua, Jakarta, Serang, dan daerah lainnya harusnya mendapat fasilitas yang sama, mendapat kualitas guru yang sama, mendapat buku-buku yang sama, mendapatkan bangunan gedung yang sama. Kan artinya pemerataan seperti itu," kata Wanda saat diskusi dengan tema "Gawat Darurat Pendidikan" di Jakarta, pekan silam.
Wanda yang akan bertarung di Dapil Jakarta Timur ini mengatakan, pemerataan pendidikan bisa diwujudkan mengingat anggaran untuk pendidikan cukup besar. Tercatat alokasi anggaran belanja untuk pendidikan pada tahun 2018 mencapai Rp444,131 triliun dari total APBN 2018 sebesar Rp 2.220 triliun.
Sementara pada tahun 2019 anggaran pendidikan naik menjadi Rp492,5 triliun atau 20% dari total APBN 2019. Dari jumlah tersebut 62,6% atau sebesar Rp308 triliun lebih ditransfer ke pemerintah daerah.
"Undang-undang sudah mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Tapi kan dampak dari 20 persen itu apa? Mestinya pendidikan itu menghasilkan kualitas siswa yang mumpuni," ujarnya.
Menurut Wanda serapan anggaran pendidikan yang ada lebih banyak pada operasional seperti pembayaran gaji guru dan lainnya. Itu pun, belum bisa meningkatkan kualitas para guru atau pengajar.
Sehingga, lanjutnya, ini penting untuk dibicarakan agar anggaran 20 persen yang diamanatkan UU harus memberikan dampak terutama bagi siswa.
"Pemerataan ini belum bisa terwujud. Jadi ini PR besar Indonesia terutama pemimpin-pemimpinnya agar 20 persen yang diamanatkan Undang-Undang itu bisa efektif dan efisien dan bisa dirasakan dampaknya," ujarnya. (*)
