NasDem Galakkan Gerakan Peduli Sampah Plastik
CIREBON (7 Maret): Ketua DPP Partai NasDem, Nining Indra Saleh, meyakini momentum keresahan terhadap sampah plastik dan program plastik berbayar di pasar ritel modern menjadi saat yang tepat untuk dijadikan gerakan masal di seluruh provinsi guna mengingatkan seluruh masyarakat bahwa sampah merupakan ancaman kedua di dunia.
"Saya juga ketika terjun ke masyarakat ikut menyosialisaikan. Paling tidak dimulai dari gerakan yang sederhana," kata Nining yang juga Caleg NasDem Dapil Jawa Barat VIII meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu itu, Rabu (6/3).
Lebih jauh Nining mengatakan, jumlah sampah paling besar berasal dari rumah tangga. Maka dari itu, harus menjadi kebiasaan gerakan di masing-masing rumah tangga agar memilah sampah sebelum dibuang. Ini menjadi salah satu gerakan yang dilakukannya, di lingkungan, maupun di daerah pemilihannya.
Nining menambahkan, apalagi sampah itu bisa menjadi emas kalau benar-benar dikelola dengan baik. Ada nilai ekonomis. Mendirikan bank sampah sederhana dari mulai RT, RW sampai kelurahan.
"Sampah juga bisa menjadi pendapatan lebih buat ibu-ibu. Tabungan rumah tangga mereka. Jika bank sampah ini berhasil bisa mengurangi pengangguran di daerah," imbuhnya.,
Untuk mendukung program sampah ini, Nining bekerja sama dengan KLHK memberikan kendaraan (semacam bentor roda tiga) untuk mengangkut sampah di daerah. Politisi NasDem ini menyerahkan kendaraan angkut sampah ke desa-desa agar pengelolaan sampah rumah tangga tertangani baik.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang juga kader NasDem, Siti Nurbaya Bakar mengatakan semua pihak harus hati-hati soal plastik berbayar. Karena artinya, plastik diperbolehkan asal bayar.
Menurutnya, ada dua konsep yang dilakukan pemerintah, yaitu dikurangi dari sumbernya dan kedua ditangani supaya tidak tercecer di masyarakat dan di alam. Namun, beberapa daerah mengeluarkan kebijakan berbayar jika ingin menggunakan plastik di mini market.
Jadi kalau Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan aturan plastik berbayar dari Menteri LHK, Siti nenegaskan bahwa tidak ada soal plastik berbayar. Siti mengaku aturan itu harus segera dibahas dengan Aprindo.
"Kalau konsepnya plastik berbayar, berarti plastiknya boleh asal bayar, bebannya diberikan ke konsumen. Jadi meleset. Ini yang saya minta kepada Dirjen agar segera dibahas dengan Aprindo, mekanisme yang pas seperti apa," katanya.
Siti menambahkan, kalau konsep tidak diperbaiki, maka berarti pengusaha mengutip uang dari konsumen. Padahal, lanjut dia, di konsep lingkungan itu memang keinginan untuk membayar dan mengurangi beban lingkungan karena ada kekhawatiran ada gangguan.
Namun, Siti mengakui penggunaan kantong plastik berkurang sampai 30% bahkan sampai 60%.(*)p
