Martin Apresiasi Langkah Bupati Tobasa Atasi Layanan BPJS
TOBASA (15 Maret): Polemik Rumah Sakit Umum (RSU) HKBP Balige, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Sumatera Utara, yang sejak Januari 2019 tidak menerima pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) diharapkan segera berakhir. Bupati Tobasa, Darwin Siagian, telah memediasi pihak BPJS dan RSU HKBP Balige, Jumat (15/3).
Mediasi antara pihak RSU HKBP Balige dengan BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar berlangsung di ruang rapat mini Kantor Bupati Toba Samosir.
Pihak RSU HKBP dihadiri langsung Plt Direktur RS HKBP Balige, Nelson Siburian. Sedangkan pihak BPJS Kesehatan Pematangsiantar dihadiri langsung Kepala BPJS Kesehatan Pematangsiantar, Windharian Siallagan.
Kabag Hukum Pemkab Tobasa, Lukman Siagian, mengatakan, Bupati Tobasa menjadi fasilitator mediasi kedua pihak agar masalah yang selama ini berlarut-larut segera teratasi.
“Pintu kerja sama telah kembali dibuka. Pihak BPJS Kesehatan meminta Yayasan HKBP untuk melengkapi akte yayasan,” katanya.
Martin Manurung, caleg DPR RI Partai NasDem Dapil Sumatera Utara II Nomor Urut 1 berharap, BPJS segera mengambil kebijakan terbaik agar permasalahan itu segera terselesaikan.
“RSU HKBP Balige sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tobasa dan umumnya sekitar kawasan Danau Toba. Ke depannya mari kita utamakan kepentingan masyarakat banyak,” katanya.
Martin juga menjelaskan, pemutusan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan RSU HKBP Balige selama ini sangat merepotkan masyarakat. Sebab, selain karena tidak adanya pilihan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, jarak dari satu daerah ke daerah yang memiliki fasilitas kesehatan juga sangat jauh.
Martin berharap BPJS memahami perbedaan ketersediaan layanan kesehatan di Jawa dan luar Jawa. Bila BPJS memutus layanan terhadap satu atau beberapa rumah sakit di Jawa, tambah Martin, masyarakat masih memiliki puluhan, bahkan ratusan lagi rumah sakit yang tersedia.
“Sementara di luar Jawa, seperti di Toba, penghentian layanan BPJS di satu rumah sakit saja, bisa berdampak luas karena ketersediaan fasilitas yang terbatas. Jadi, kita harapkan BPJS dapat mengambil kebijakan yang terbaik untuk masalah RSU HKBP Balige ini,” pungkasnya.(TIM/*)
