NasDem Usulkan Lampung Jadi Alternatif Ibu Kota RI
BANDARLAMPUNG (23 Juni): Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem meminta Presiden Joko Widodo, mempertimbangkan Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah alternatif sebagai lokasi Ibu Kota Republik Indonesia (RI), di luar Pulau Jawa.
Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Lampung, mengatakan pihaknya mengapresiasi Tim DKI Lampung, yang hingga kini terus bergerak dan berjuang untuk menjadikan Provinsi Lampung, sebagai alternatif Ibu Kota RI.
Menurut caleg terpilih untuk DPR RI dari Partai NasDem itu, kajian yang sudah dilakukan dan disusun Tim DKI Lampung, terhadap posisi Provinsi Lampung sebagai salah satu alternatif pilihan, bisa menjadi bahan pertimbangan Presiden Joko Widodo bersama tim perpindahan Ibu Kota RI.
Tobas, panggilan akrab Taufik Basari menambahkan, hasil kajian yang sudah dilakukan Tim DKI Lampung menunjukkan, Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah terbaik sebagai Ibu Kota RI, selain daerah yang selama ini diwacanakan Presiden Joko Widodo.
“Kami (Partai NasDem) sangat mendukung upaya teman-teman di Lampung, untuk mendorong wacana agar Lampung menjadi salah satu alternatif pilihan pemindahan ibu kota saat ini. Jadi kita berharap agar kajian Provinsi Lampung bisa menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo,” tegas Tobas seperti dikutip dari rri.co.id.
Seperti diketahui, hingga kini Tim DKI Lampung yang diinisiasi Doktor Andi Desfiandi, terus bergerak menggalang dukungan dari berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda, untuk mendukung Provinsi Lampung menjadi alternatif Ibu Kota RI.
Bahkan saat ini, Tim DKI Lampung, tengah bergerilya ke Jakarta, dan sejumlah daerah lain, untuk menemui sejumlah tokoh nasional sekaligus meminta dukungan terhadap upaya mewujudkan Provinsi Lampung sebagai Ibu Kota RI, di luar Pulau Jawa.
Kandidat kuat ibu kota RI adalah salah satu provinsi di Kalimantan. Presiden Jokowi sudah meninjau Kalimantan Tengah dan Bappenas sedang melakukan kajian termasuk menghitung anggaran pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke luar Jawa.(*)
