Fraksi NasDem Kawal Rencana Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA (27 September): Fraksi Partai NasDem DPR RI menyatakan komitmennya untuk mendukung rencana dan implementasi pemindahan Ibu Kota Negara. Sekjen NasDem, Johnny G Plate mengatakan berbagai perencanaan dan tahapan yang telah dilakukan  pemerintah harus terus dikomunikasikan dengan DPR sebagai mitra kerjanya.

“Fraksi Partai NasDem di DPR RI sebagai mitra pemerintah akan memberikan kritik ke dalam. Kritik kami bukan keluar menjadi wacana negatif. Kami tetap akan kritis untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol agar proses pelaksanaan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat,” katanya di acara Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Fraksi NasDem DPR, Kamis (26/9).

Johnny yang juga anggota Pansus Ibu Kota Baru mengatakan pada periode 2019-2024, NasDem memiliki 59 anggota DPR RI sehingga memiliki kekuatan signifikan untuk menjalankan fungsi legislasi. Memenangi pemilu dengan sistem tanpa mahar, NasDem akan menunjukkan dedikasi  terbaik bagi masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

“Pemindahan ibu kota ada yang gagal dan ada yang berhasil. Pemerintah harus melihat perencanaan dan praktik pemindahan ibu kota yang telah dilakukan di berbagai negara dunia secara komprehensif,” tegasnya.

Hadir dalam FGD Fraksi NasDem yang diselenggarakan di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Menteri/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Dia mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai kajian dalam dua tahun terakhir ini. Dari berbagai temuan, menunjukkan bahwa pembangunan Jakarta sentris telah membuat tidak meratanya kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB nasional.

“Ini terjadi karena sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa, dan pembangunan  Indonesia juga terkonsentrasi di Jawa,” jelasnya.

Menurut Bambang, dari teknis tata kota sudah ditemukan alasan adanya penurunan daya dukung air dan lahan.

“Krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Selain itu, konversi lahan di Jawa terjadi secara besar-besaran. Pulau Jawa mengalami penurunan luasan lahan pertanian sebesar 0,93 persen selama 2013 hingga 2016,” terangnya.(*)

Add Comment