NasDem Minta Pemprov Maluku Seriusi Kesehatan Pengungsi
AMBON (28 Oktober): Partai NasDem meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan kabupaten/kota untuk fokus terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya para pengungsi pasca gempa bumi 26 September 2019 lalu.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPW Partai NasDem Maluku, Hamdani Laturua, seusai memimpin rapat evaluasi Aksi Kemanusiaan NasDem untuk Ambon, Haruku dan Seram Bagian Barat dengan pengobatan gratis bersama Badan Rescue NasDem (BRND), Jumat (25/10) di Ambon, Maluku.
"Kami masih menemukan tingginya angka kasus kesehatan masyarakat kategori ringan sampai kronis yang belum mendapat sentuhan pelayanan dari Puskemas maupun Rumah Sakit Daerah yang ada," tegas Hamdani.
Hamdani juga mengatakan, NasDem cukup prihatin dan menyesalkan bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada para pengungsi gempa, baik yang ada di lokasi pengungsian maupun yang ada di sejumlah lokasi tempat tinggal yang terdampak tidak langsung bencana tersebut.
"Saya harus jujur menyampaikan ini, karena dari hasil pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan selama hampir delapan hari, ternyata kami dapati banyak masyarakat yang terserang penyakit di lokasi pengungsian dan kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Pernyataan ini saya sampaikan didasari data resmi bukan asal ngomong," kata Laturua.
Dijelaskan, sejak tanggal 18 hingga 25 Oktober 2019, BRND bersama seluruh jajaran Partai NasDem di Maluku telah melakukan pengobatan gratis kepada para pengungsi. Berdasarkan laporan para tenaga medis, ternyata banyak kasus kesehatan atau penyakit yang diderita atau dialami langsung di kalangan anak-anak dan para lansia.
"Kasus yang menonjol di antaranya indikasi penyakit TB Paru, Hepatitis B reaktif, penyakit kulit dan gangguan saluran pernapasan, serta sejumlah penyakit lainnya," jelas Laturua.
Laturua menilai, pola pelayanan yang dilakukan instansi terkait ternyata belum maksimal. Sehingga butuh langkah maju dengan cara menjemput bola atau menjangkau lokasi pengungsian guna memeriksa secara langsung para pengungsi secara berkelanjutan, sehingga langkah penanganan dan pengobatan lanjutan pun dapat dilakukan secara berjenjang dan terkontrol.
"Pemerintah lewat Dinas Kesehatan setempat harus melakukan operasi lapangan secara langsung atau jemput bola. Jangan tunggu para pengungsi mendatangi posko kesehatan baru dilakukan pemeriksakan. Bahkan lewat para petugas medis itupun dapat memberikan laporan langsung tentang kelayakan lokasi pengungsian, karena hampir sebagian besar tenda pengungsian itu banyak yang tidak layak huni dari segi kesehatan," tegasnya.
Atas dasar itu dirinya berjanji untuk segera menugaskan seluruh aparatur Partai NasDem lewat para anggota DPRD provinsi maupun Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kota Ambon untuk melakukan koordinasi bersama pemerintah setempat untuk lebih fokus dalam melakukan pelayanan yang lebih optimal kepada para pengungsi maupun masyarakat secara umum.
"Saya berharap peruntukan anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD di bidang kesehatan itu dapat dimaksimalkan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah," pungkas Laturua. (NasDem Maluku/*)
