Pemerintah Diminta Lanjutkan Pembangunan Trans Papua
JAKARTA (15 November): Anggota Fraksi NasDem DPR RI, Roberth Rouw meminta pemerintah memberikan kepastian kelanjutan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua.
Hal itu disampaikan Roberth dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan jajarannya di kompleks DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (13/11).
"Saya meminta ada kelangsungan pembangunan jalan Trans Papua, baik itu penyelesaian sisa jalan 30 km yang tertunda, maupun perbaikan 12 titik jalan rusak pada jalur Jayapura-Wamena,” katanya.
Kelanjutan pembangunan infrastruktur di Papua sangat berpengaruh pada kelancaran perekonomian daerah. “Sangat terasa dalam distribusi barang di delapan kabupaten agar kembali lancar," tegasnya.
Selain itu, Roberth juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur melibatkan entitas lokal. Maksudnya, proses pengerjaan pembangunan tidak boleh hanya dilakukan unsur BUMN.
"Pembangunan jalan Trans Papua wajib memperhatikan nilai lokal dan pelibatan warga Papua agar warga Papua merasa pembangunan Trans Papua itu dari Papua, oleh Papua dan untuk Papua," tambah politisi asal Papua itu.
Dia memberikan apresiasi keberpihakan pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Papua. Namun, ia juga berharap pengerjaannya dapat melibatkan perusahaan jasa konstruksi kecil dan menengah milik orang Papua.
Roberth juga menyikapi masih adanya permasalahan anggaran dalam suksesi pembangunan infrastruktur Papua selama ini. Masalah tersebut mengemuka pada serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk infrastruktur di Papua yang tidak pernah 100%.
Menurut Roberth hal itu disebabkan pemerintah sering terlambat menerbitkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) DAK, sehingga pengerjaan terlambat bahkan tidak selesai.
“Saya meminta, penerbitan Juklak dan Juknis terkait DAK Fisik diterbitkan paling lambat sebulan setelah dana DAK Fisik ditransfer ke daerah," pungkasnya. []
