Segera Bereskan KTP Elektronik, Jangan Sampai Jadi Polemik Politik
JAKARTA (26 November): Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Aminurokhman, mendesak pemerintah agar memercepat pembagian KTP elektronik, jangan sampai terlambat hingga berpotensi menjadi polemik politik dalam Pilkada 2020.
Dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri di Gedung DPR Jakarta, Selasa (26/11), Aminurokhman, legislator NasDem asal Jatim itu berharap agar penyerahan KTP di daerah-daerah segera diwujudkan.
"Jangan sampai ada penduduk Indonesia yang belum memiliki KTP elektronik karena terkendala masalah logistik," katanya.
Dia menambahkan, “saya setuju bahwa permasalahan KTP elektronik harus menjadi perhatian kita bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan."
Menurut Aminurokhman, Komisi II DPR juga memiliki beban moril bahwa program KTP elektronik harus berhasil.
Oleh karena itu, kata dia, mekanisme pengadaan dan distribusinya hingga ke tingkat kabupaten/kota agar tepat waktu, apalagi menjelang Pilkada Serentak 2020.
Identitas kependudukan seperti KTP ini, apabila terlambat dan tidak diselesaikan tepat waktu akan menimbulkan permasalahan, seperti yang teridentifikasi di Riau sebagaimana ditemukan saat Komisi II kunjungan kerja.
Rapat kerja Komisi II DPR dengan Kemendagri membahas penggeseran pagu anggaran untuk difokuskan guna menunjang penyelesaian program KTP elektronik.
Dalam kesempatan tanya jawab, Aminurokhman juga mengangkat isu data penduduk Kemendagri yang terkadang tidak terupdate.
Terkadang, katanya memberikan contoh, data di lapangan sudah berubah jauh dari data yang dimiliki oleh Kemendagri.
Untuk itu, dia mendorong Kemendagri untuk segera mengejar ketertinggalan data Kemendagri dengan data di lapangan.*
