JAKARTA (12 Desember): Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana Kerja 2020 dengan Dirut Bank BTN, Pahala Mansury dan Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa di ruang rapat Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12).
Anggota Komisi XI DPR Satori dari Fraksi Partai NasDem, menyoroti perihal kebobolan Bank DKI yang jumlahnya cukup besar. Dia berharap segala sistem dan sumber daya manusia (SDM) agar lebih diperketat dan permasalahan itu diselesaikan secara tuntas.
“Saya dengar di Bank DKI pernah terjadi pembobolan mencapai Rp50 Miliar. Harus diperketat sistem IT dan benar-benar diseleksi SDMnya supaya tidak ada celah sehingga tidak terulang lagi kejadian tersebut karena nilai ini sangat besar. Segera selesaikan kasus hukum dan sanksinya sampai tuntas," katanya.
Legislator NasDem itu juga menanyakan ke Bank DKI tentang proses penyaluran fasilitas kredit khusus kepada para pengembang properti yang mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Dalam proses pemberian kredit kepada pengembang properti yang mendapat dana APBD, apakah ada fasilitas kredit, lalu apakah semua dicover oleh Bank DKI," tanya Satori.
Politisi NasDem itu memberikan masukan kepada Bank BTN agar bisa menambah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk para pengembang dari tingkat menengah dan tingkat bawah.
"BTN adalah bank spesialis kredit perumahan. Oleh karena itu perlunya penambahan FLPP untuk tahun 2020 karena di 2019 ini sedikit tersendat” ujarnya.(EH/*)
0 Komentar