JAKARTA (12 Desember): Industri menengah merupakan fokus yang paling tepat untuk didorong melakukan standardisasi produk lokal agar dapat meningkatkan daya saing. Sebab industri menengah memiliki kesempatan lebih besar untuk maju dan memiliki produksi barang yang besar.
Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menyatakan hal tersebut pada pertemuan Komisi VI DPR RI dengan kalangan akademisi dan praktisi dalam rangka pembahasan revisi UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12). Politisi NasDem dari dapil DI Yogyakarta itu melihat selama ini pemerintah hanya pada industri kecil.
“Yang paling tepat adalah bagaimana yang menengah diprioritaskan untuk distandardisasi, karena yang memiliki kuantitas produk lebih banyak adalah industri menengah. Kalau usaha kecil mau menjadi besar pasti lewat menengah dulu. Kalau menengah kita dorong sedikit saja maka mereka akan bisa bersaing secara kuat,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu juga mendorong sinergi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memprioritaskan usaha menengah berlabel SNI masuk ke pasal dalam revisi UU Nomor 20 Tahun 2014 tersebut, jika pemerintah memang berniat meningkatkan daya saing.
“Tanpa adanya koordinasi minimum dari instansi tersebut, maka hal itu tak akan ada artinya. Selama ini membenahi itu hanya menjadi syarat. Gaya-gayaan Indonesia mau mulai SNI, tapi untuk daya saing tidak mampu karena tak ada sinergi, jalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Politisi yang akrab disapa Bardi itu melihat bahwa dunia industri telah menjadi korban dari ketidakjelasan pemerintah mengenai standardisasi produk.
“Ketika mereka mau melakukan standardisasi costnya makin tinggi, ada peningkatan biaya. Maka mereka memilih lebih baik tidak standar nasional,” tukasnya.* (DPR-er/sf/Kresno/mr)
0 Komentar