Warga Papua belum Rasakan Kemakmuran
YAHUKIMO (30 Desember): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ina Elisabeth Kobak, Minggu (29/12) menggelar syukuran sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Papua khususnya di Kabupaten Yahukimo.
Acara yang digelar di Aula OKMC Gereja GIDI Jemaat Evanhastia Dekai,Yahukimo itu dihadiri beberapa anggota DPRD Yahukimo , para tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat setempat, disambut antusias masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut Ina memaparkan tentang tugas pokok anggota Dewan yang harus diembannya, mulai dari fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran. Ina duduk di Komisi VII DPR dengan mitra kerja meliputi bidang energi dan sumber daya mineral, riset dan teknologi serta bidang lingkungan hidup.
Dengan bahasa sederhana namun tetap runut, politisi NasDem itu menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat Papua, ia akan mengawal bagaimana pemerintah memberi perhatian yang lebih bagi warga Papua, agar masyarakat lebih sejahtera dan bisa merasakan kemakmuran sebagaimana provinsi lain di Indonesia khususnya bidang energi seperti listrik, BBM, gas dan sebagainya.
Srikandi NasDem dari timur itu juga mengatakan akan mengawal agar amanat Pasal 33 UUD 1945 benar-benar dijalankan bagi warga Papua.
"Tanah kami menghasilkan banyak tambang mineral tetapi kami tidak merasakan kemakmuran di sini. Ini jelas mengkhianati UUD 1945," katanya disambut gemuruh tepuk tangan hadirin.
Lebih jauh politisi milenial ini mengungkapkan bahwa dirinya akan menjadi garda terdepan untuk menyuarakan apirasi dari masyarakat yang diwakilinya. Secara all out dia akan berjuang agar aspirasi masyarakat Papua bisa didengar Pemerintah Pusat. Menurut dia, apa saja yang menjadi keluhan masyarakat, termasuk pemerataan pelayanan bidang telekomunikasi dan informasi, harus didengar Pemerintah Pusat. ‘’Saya rasakan di sini sinyal internet saja masih jauh dari kata merata,’’ katanya.
Dalam sesi diskusi, terjaring aspirasi mengenai penambangan liar dan pembalakan liar yang banyak dikeluhkan masyarakat. Apapun alasannya tindakan ilegal jelas akan berhadapan dengan hukum. Karenanya hal itu akan dibahas dalam rapat rapat kerja Komisi VII DPR dengan mitra terkait.
‘’Illegal logging jelas sangat merugikan dan meresahkan masyarakat karena berdampak langsung seperti sulitnya air di musim kemarau dan mudah banjir di musim hujan. Yang merasakan warga setempat. Demikian juga dampak rusaknya lingkungan akibat illegal mining tentu juga merugikan masyarakat,’’ tambah Ina.
Menanggapi berbagai keluhan masyarakat tersebut perempuan politisi tersebut menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikis berbagai tindakan ilegal tersebut melalui rapat dengar pendapat, rapat kerja dengan menteri maupun juga an berdiskusi dalam kunjungan kerja ke dinas terkait dan pejabat Pemprov Papua.*
