Kemenhan Diminta Perkuat Persenjataan Bakamla
BANDUNG (7 Januari): Keberadaan sejumlah kapal nelayan Tiongkok yang dikawal kapal perang angkatan laut negara tersebut di perairan Natuna, Kepulauan Riau menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia. Kementerian Pertahanan didesak untuk memperkuat persenjataan dan wewenang Bakamla untuk menindak kapal-kapal asing yang masuk wilayah perbatasan.
Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan. Pihaknya sangat mendukung pemenuhan wewenang tersebut.
"Kita sangat mendukung salah satu poin penting itu," kata Farhan, di Bandung, Jawa Barat, Senin (6/1).
Politisi Partai NasDem itu menyebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menyarankan pengubahan peraturan menteri pertahanan yang memberikan wewenang Bakamla untuk memperkuat persenjataan yang diharapkan dapat memperkuat pengamanan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Menurutnya, tindakan Bakamla terhadap kapal-kapal asing patut diapresiasi.
Namun, untuk penindakan ketika dihadapkan dalam situasi yang berlawanan dengan kapal tentara lain, Bakamla dinilai masih kurang kuat dalam persenjataan, meski diisi oleh personil militer dan sipil yang mumpuni.
"Sikap tegas Bakamla harus kita apresiasi, untuk wilayah perairan yang overlap. Setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, Bakamla langsung mengusir kapal nelayan Vietnam dan kapal asing lainnya. Untuk yang sudah masuk wilayah yang bukan overlap, Bakamla dengan tegas langsung menangkap kapal-kapal asing tersebut," ujar dia.
Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 1 itu menilai, aktivitas8 perahu asing masuk kawasan Natuna lebih banyak dibandingkan kapal nelayan Indonesia. Bahkan, salah satu media asing menyebutkan perbandingan jumlah kapal nelayan Vietnam dengan Indonesia adalah 150 : 1.
"Bahkan menurut informasi, operasi Bakamla di Natuna hampir tidak pernah menemukan nelayan Indonesia, tetapi lebih banyak ditemukan nelayan asing," ungkapnya.
Kekayaan alam di kawasan Natuna memang menjadi incaran sejumlah negara asing, salah satunya Tiongkok.
"Industri perikanan asing sangat dominan di seputar perairan Natuna. Ini membuat wilayah di sana nampak lebih dikuasai oleh nelayan Vietnam dan Tiongkok," sebutnya.
Legislator NasDem tersebut, menambahkan pemerintah hingga saat ini memberlakukan penjagaan dan pengusiran terhadap China Cost Guard dan kapal nelayan.
"Namun mereka tidak menggubris karena stand point mereka adalah wilayah tersebut merupakan wilayah mereka. Kami sejalan dengan keputusan politik nasional bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah ZEE NKRI berdasarkan UNCLOS (konvensi hukum laut di bawah PBB) 1982," terangnya.(MI/*)
