Pembangunan Pangkalan Militer di Natuna bukan Program Baru
JAKARTA (12 Januari): Wacana pembangunan pangkalan militer di Natuna dan juga di wilayah timur Indonesia, bukanlah program yang baru digulirkan, kata anggota Komisi I DPR Willy Aditya di Jakarta, Minggu (12/1).
"Pembangunan di timur dan kawasan terdepan Indonesia sudah diprogram sejak awal periode Jokowi (Presiden Joko Widodo)," kata politisi NasDem Willy Aditya.
Dijelaskan, pembangunan pangkalan militer di Natuna dan kawasan timur Indonesia adalah kelanjutan dari program pemerataan pembangunan Indonesia. Wacana ini merupakan evaluasi atas program pembangunan kawasan pertahanan di Natuna dan wilayah timur Indonesia.
"Jadi ini program pembangunan yang tertunda saja," ungkap politis Partai NasDem itu.
Willy menegaskan pembangunan pangkalan militer di Natuna dan wilayah lainnya bukan karena reaksi atas pelanggaran Tiongkok terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Membangun basis-basis pertahanan wilayah adalah upaya untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara.
Ia mengingatkan, salah satu amanat dari pelaksanaan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 adalah menjaga deklarasi dan pengakuan kedaulatan negara. Amanat ini juga guna menjaga stabilitas perdamaian dunia.
"Jadi kalau kita tidak membangun pangkalan pertahanan, justru kita telah melanggar amanat itu," ujarnya.
Ia menuturkan rencana pembangunan pangkalan pertahanan yang dilakukan pemerintah tidak boleh dihubungkan dengan perlombaan senjata, apalagi upaya ekspansi wilayah. Dia mendukung penuh rencana pemerataan pembangunan pertahanan di seluruh kawasan Indonesia, terutama di wilayah yang memerlukan konsentrasi khusus. Visi poros maritim yang digagas pada periode pertama Presiden Jokowi harus dilanjutkan.
"Satu per satu kita bangun semua basis pertahanan maritim Indonesia untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara," paparnya.
Willy mengingatkan pembangunan wilayah pertahanan juga harus diikuti dengan penguatan sumber daya manusia. Infrastruktur, ekonomi masyarakat, dan kekuatan aparat keamanannya perlu pula dibangun secara komprehensif.
“Penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) mutlak diperlukan. Insfrastrukturnya kita siapkan termasuk jumlah personilnya," ujarnya.(Medcom/*)
