NasDem Minta KPU dan Bawaslu Tingkatkan Profesionalitas
JAKARTA (14 Januari): Komisi II DPR RI berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih profesional bekerja. Etos kerja profesional itu bisa meminimalisasi tindakan saling lapor antara KPU dan Bawaslu.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem Aminurokhman mengatakan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Selasa (14/1).
"Ke dua institusi (KPU dan Bawaslu) memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang berbeda. Tetapi, kalau keduanya menjalankan kinerja yang profesional, pasti itu (saling lapor) tidak akan terjadi. Seharusnya tidak usah langsung membuat laporan-laporan, karena kedua institusi itu bisa saling menguatkan," ujar Aminurokhman saat menanggapi hasil laporan DKPP tentang kinerja KPU dan Bawaslu.
Legislator NasDem itu mengatakan, KPU harus menaati pedoman aturan yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU). Bila itu dilakukan, Bawaslu tidak akan menemukan hal-hal menyimpang. Karena ketiga lembaga ini (KPU, Bawaslu, DKPP) menjadi titik awal dalam melahirkan pemimpin yang baik pada setiap tingkatan.
Politisi Partai NasDem itu menyarankan agar KPU tidak sekadar menjalankan proses pemilu, tetapi ikut memberikan pendidikan pendewasaan politik yang baik untuk masyarakat.
"Pendidikan politik itu juga pekerjaan KPU, karena ini bagian dari proses demokrasi. Masyarakat juga harus sadar bahwa memilih pemimpin itu tidak didasarkan pada pendekatan pragmatisme, melainkan juga idealisme. Bagaimana mempunyai pemimpin yang dapat mengayomi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, itu penting," tegas mantan Sekretaris DPW NasDem Jawa Timur tersebut.
Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur II itu juga mengajak partai politik lain untuk memulai langkah perubahan dengan menghadirkan politik tanpa mahar sebagai langkah awal menjaga dan merawat demokrasi.
"Kami dari Fraksi Partai NasDem telah memiliki komitmen. Bila mengusung kandidat kepala daerah pada semua level itu clear yakni politik tanpa mahar. Prinsip itu barangkali menjadi bagian yang harus diinisiasi oleh parpol lain, karena ini bagian dari proses dalam melahirkan pemimpin yang clear dari berbagai persoalan," katanya.(BA/*)
