NasDem Bahas Perbaikan Sistem Politik Indonesia
JAKARTA (18 Februari): Fraksi Partai NasDem DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Redesain UU Pemilu serta Kodifikasi UU Pemilu dan Pilkada' untuk membuat sebuah konsep sistem politik yang kuat, sehat dan stabil guna memajukan demokrasi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Saan Mustopa saat memberikan sambutan pembukaan FGD, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (18/2).
"NasDem ingin membahas ini sejak awal untuk menciptakan konsep politik yang kuat, sehat dan stabil. Jangan sampai kita selalu terjebak dengan isu-isu klasik seperti pemilu terbuka atau tertutup, parliamentary threshold (ambang batas parlemen) dan digabung antara Pileg, Pilpres atau Pilkada," kata Saan saat membuka diskusi tersebut.
Saan yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang membidangi politik dalam negeri berharap FGD itu dapat memberikan sebuah konsep awal tentang politik Indonesia, ke luar dari pembahasan isu-isu klasik.
"Kita ingin, bagaimana mendesain kelembagaan politik, sistem politik yang stabil sehingga pemilu tidak semata-mata ritual lima tahunan, sekadar memilih legislatif maupun eksekutif," kata Legislator NasDem tersebut.
Anggota DPR dari dapil Jawa Barat VII tersebut menjelaskan tentang kodifikasi yang dimaksud untuk menciptakan konsep UU Pemilu yang saling terintegrasi satu dengan yang lain yakni Pilpres, Pileg maupun Pilkada menjadi satu konsep UU.
"Apapun namanya, intinya kita ingin mencoba membuat satu konsep jangka panjang. Sebab ini menjadi tanggung jawab perjuangan NasDem, karena masa depan sebuah negara diawali dengan kualitas dari pemilunya," tegasnya.
Saan menambahkan bahwa penggabungan antara pemilu eksekutif dan legislatif bisa berdampak pada kualitas para anggota legislatif. Karena masyarakat lebih fokus terhadap pemilu eksekutif dibandingkan legislatif.
"Kita juga ingin mulai merancang pemilu eksekutif dan Pileg dipisah kembali, tetapi dalam satu tahun yang sama. Bila ingin digabung, misalnya antara Pilpres dan Pilkada. Jadi jangan digabung dengan Pileg, karena fokus masyarakat akan terpecah," jelasnya.
Pada diskusi tersebut turut hadir narasumber Guru Besar dari Unair Surabaya Ramlan Surbakti yang juga mantan Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas, mantan Komisioner KPU RI, Titi Anggraini, Direktur Perludem dan Donal Fariz, peneliti ICW serta para anggota dan tenaga ahli Fraksi NasDem DPR RI.(BA/*)
