Martin Minta Pemkab Tobasa Koordinasi dengan Lembaga Profesional
TOBA SAMOSIR (6 Maret): Anggota DPR RI Fraksi NasDem Martin Manurung menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba Samosir untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari tindak kekerasan dan ancaman narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).
Perlindungan terhadap anak-anak sejak dini dari tindak kekerasan dan napza sudah seharusnya menjadi salah satu tugas Pemkab.
Oleh karena itu, Martin mengatakan bahwa pemkab perlu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga profesional yang selama ini fokus bergerak di bidang tersebut.
Dengan begitu, menurut dia, program pencegahan yang dijalankan pemda menjadi lebih andal, terukur dan profesional, termasuk di Kabupaten Toba Samosir.
"Meskipun Pemkab Toba sudah memiliki satu lembaga yang bergerak di bidang pencegahan dan penanganan kasus anak, seharusnya pemkab tetap membangun sinergi dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga atau organisasi yang memang bergerak di bidang ini. Karena passion atau minat mereka memang di bidang perlindungan anak itu," ujar Martin saat FGD tentang perlindungan anak di Aula Rumah Dinas Bupati Toba Samosir, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (5/3).
Wakil ketua Komisi VI DPR RI tersebut juga mendorong adanya tindak lanjut yang konkret dari FGD ini. Misalnya, dengan mendorong agar Rumah Aman milik Pemkab Toba dapat difungsikan secara optimal untuk pemulihan korban.
Martin juga mendukung rencana Pemkab Toba terkait upaya mendorong desa-desa menciptakan produk hukum berupa peraturan desa tentang sanksi sosial bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
"Saya pikir ini adalah rencana baik. Namun semua harus tetap dikaji dengan sangat baik, agar berdampak baik juga bagi masyarakat," pungkas legislator Dapil Sumatera Utara II itu.
Pada kesempatan FGD ini, turut hadir Ketua Yayasan Anak Masa Depan Indonesia (AMDI) Clara Tampubolon. Yayasan AMDI fokus bergerak di bidang perlindungan anak-anak di Indonesia.
"Tindak kekerasan terhadap anak setiap tahunnya terus bertambah. Dari ribuan kasus kekerasaan anak di seluruh Indonesia, 38 persen di antaranya merupakan pelecehan seksual ataupun pemerkosaan. Ironisnya, 85 persen pelaku kejahatan merupakan orang terdekat korban," papar Clara saat FGD.
Selain itu, Clara menjelaskan bahwa AMDI telah membuat Rumah Nyaman, untuk anak-anak korban kekerasan dan kejahatan seksual supaya mendapatkan dampingan dari psikolog untuk trauma healing.
Dari hasil diskusi, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian mengatakan bahwa Toba sudah memiliki Rumah Aman untuk anak korban kekerasan. Untuk memaksimalkan rumah tersebut, ia menyatakan siap untuk bersinergi dengan berbagai pihak.
"Semoga dengan FGD ini, kejahatan anak di Toba ini akan berkurang. Kalau bisa bahkan harus hilang atau tidak ada lagi," ujar Darwin.(Darwis/BA/*)
