PGI Nilai Pemerintah di Jalur yang Benar

JAKARTA (1 Agustus): Pemerintah sudah berada di jalur yang benar dalam menjaga persatuan dan merawat keberagam­an. Namun pemerintah harus perlu lebih getol menyosialisasikan kebijakan ke publik sehingga tidak menimbulkan polemik.

Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (31/7). Gmar datang ke Istana bersama Pengurus PGI termasuk ketua Umum PGI Henriette Hutabarat.

“Pemerintah sudah pada trek dan langkah yang benar. Akan tetapi, tentu saja harus dijelaskan kepada masyarakat karena medsos (media sosial) begitu cepat berkembang. Informasi bisa dipelintir,” ujar Gomar.

PGI, kata dia, meminta pemerintah tidak tunduk pada tekanan kelompok-kelompok yang berupaya memecah belah bangsa. “Agar apa yang sudah ditempuh selama ini dengan perbaikan bangsa ini diterus­kan. Presiden tidak (boleh) mundur oleh tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok yang tidak menginginkan negara ini maju.”

Ketua Umum PGI Henriette Hutabarat menambahkan, dalam pertemuan itu, PGI menekankan sikap untuk selalu bersama pemerintah dalam merawat kemajemukan. “Bagaimana pun kita bersama-sama membangun NKRI ini.”

PGI juga berharap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan diimplementasikan secara bijaksana. Perppu itu, tegas pengurus PGI Bambang Wijaya, merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk menegakkan Pancasila, tetapi tidak boleh dijadikan alat kekuasaan.

“PGI berharap tentang perppu (ormas), penggunaannya akan terukur. Kita tidak mengharapkan perppu itu akan menjadi alat kekuasaan untuk membungkam siapa saja,” tukas Bambang.

Dengan Perppu Ormas, pemerintah bisa dengan cepat membubarkan ormas yang dinilai anti-Pancasila.

Pada pertemuan tersebut, kata Henriette, Presiden Joko Widodo menjelaskan upaya pemerintah untuk merawat nilai-nilai kebangsaan dan persatuan bangsa dengan kembali membangun semangat dan nilai-nilai Pancasila. Jokowi juga menerangkan tentang pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur, demi meningkatkan kesejahte­raan rakyat. Namun, karena keterbatasan dana, pemerintah harus mengandalkan investasi swasta.*