Buruh Ancam Demo, DPR Tunggu Sikap Pemerintah
JAKARTA (22 April): Berbagai serikat buruh mengancam berdemonstrasi pada Kamis (30/4) mendatang menuntut penghentian pembahasan RUU Cipta Kerja oleh DPR. Organisasi buruh sejak awal aktif menyuarakan kritik terhadap RUU Cipta Kerja khususnya berkaitan dengan pasal-pasal ketenagakerjaan.
Menanggapi ancaman mogok tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya mengatakan, sangat memahami apa yang menjadi kekhawatiran para buruh. Menurut dia, demonstrasi para buruh adalah hak demokratis yang memang diberi ruang oleh negara.
“Demonstrasi itu hak demokratis, silakan digunakan. Itu dijamin konstitusi. Ada mekanisme lainnya yang bisa dipakai, juga bisa digunakan maksimal," katanya di Kompleks DPR, Rabu (22/4).
Anggota Fraksi NasDem DPR RI itu menjelaskan, tuntutan untuk menghentikan sementara pembahasan RUU Cipta Kerja menjadi suara yang akan dipertimbangkan di dalam agenda rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja. Menurut dia, menghentikan pembahasan sebuah RUU tidak bisa serta-merta diputuskan satu pihak.
“Kita lihat apakah pemerintah sebagai pengusul RUU Cipta Kerja berkeinginan menghentikan sementara atau tetap dengan target penyelesaiannya. Sejak awal draft RUU Cipta Kerja diserahkan pemerintah, DPR sudah memberi penegasaan akan melibatkan pihak yang pro dan kontra. Kalau pemerintah mau memundurkan jadwal, DPR tentu juga akan pertimbangkan demikian,” jelasnya.
Menurut Legislator NasDem itu, pimpinan serikat buruh tentu akan sangat seksama memperhitungkan strategi dan rencana aksi. Serikat buruh sudah sangat paham dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum terlihat tanda-tanda akan mereda.
“Buruh terbiasa bekerja dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang ajeg. Pimpinan serikat pekerja tentu akan mempertimbangkan sekali bahaya dan risiko demonstrasi di saat pendemi. Setahu saya pun belum ada aturan bahwa penyakit pandemi ini menjadi bagian dari jaminan penyakit akibat kerja,” tuturnya.
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu juga mengatakan, sejak awal fraksinya sudah menegaskan bahwa tuntutan buruh akan menjadi perhatian khusus. Karenanya di tim internal, NasDem berpendirian bahwa pasal-pasal terkait tenaga kerja ditunda pembahasannya dan dipindahkan menjadi pembahasan tersendiri.
“NasDem bersama sejumlah fraksi lainnya sepakat bahwa RUU Cipta Kerja ini harus fokus pada penciptaan kerja. Maka itu turunannya adalah pasal-pasal debirokratisasi perizinan dan kemudahahan investasi. Soal ketenagakerjaan harus dibahas tersendiri karena menyangkut tanggung jawab negara terhadap sumber daya manusia Indonesia. Ini harus lebih komprehensif,” tegasnya.
Willy mengatakan pentingnya keterbukaan dan pelibatan luas dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Karena itu, kanal-kanal komunikasi yang memungkinkan partisipasi publik, perlu dibuka luas.
“Pembahasan RUU Cipta Kerja di Baleg telah diputuskan akan terbuka dan melibatkan semua stakeholder. Ini adalah moral obligation saya sebagai anggota DPR yang dipilih rakyat. Mulut saya akan saya pakai untuk menyuarakan tuntutan kawan-kawan buruh,” katanya.
Dia berharap serikat-serikat buruh dapat memberi masukan yang dapat menjadi bahannya mengasah dan membersihkan RUU Cipta Kerja agar benar-benar tajam sebagai undang-undang yang akan menghasilkan kerja. Willy meyakini serikat buruh memiliki pengalaman yang sangat berharga untuk menjadi catatan dalam menciptakan undang-undang kemudahan investasi yang bertanggung jawab terhadap pekerja.
Dia menilai catatan-catatan dari pelaku investasi yang dibuat buruh merupakan catatan penting penyeimbang yang juga akan disuarakan NasDem di DPR.
Namun demikian, dirinya meminta agar kalangan buruh untuk mengurungkan rencana aksi tersebut.
"Secara pribadi saya mohon kepada mereka, jernihlah dalam berpikir dan bertindak. Kalau hanya didasari kekalutan dan emosi semata, mereka tidak akan dapat apa-apa kecuali kerugian. Ibaratnya, menang jadi arang, kalah jadi abu."
"Perjuangan itu butuh strategi dan taktik, bukan semangat tanpa nalar. Kalau ada bahaya di depan mata dan kita masih nekat menerobosonya, itu bukan keberanian. Itu kekonyolan namanya!"
Oleh karena itu, dirinya meyakinkan bahwa DPR punya perhatian yang sama terhadap kekhawatiran para buruh. Oleh karena, apa-apa yang sudah disiapkan oleh DPR tinggal dioptimalkan saja.
“Kita harus membangun demokrasi ini dengan mekanisme yang terus membaik termasuk dalam pembahasan RUU. Perdebatan RUU itu sangat baik, jangan dihindarkan apalagi dihentikan. Kita perlu memperkaya wacana RUU Cipta Kerja dengan membaca outlook masa depan Indonesia. Agar memiliki titik pijak, maka perlu catatan sejarahnya. Itu yang dimiliki teman- teman buruh. Ini yang akan dikedepankan NasDem dan DPR secara umum sebagai jalan politik gagasan,” pungkasnya.(*)
