Martin Sampaikan Keluhan UMKM ke Pemerintah
JAKARTA (23 April): Setelah secara virtual menyerap aspirasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi di masa pandemi Covid 19, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, menyampaikan temuannya itu kepada pemerintah, dalam rapat Komisi VI DPR yang dipimpinnya, Rabu (22/4).
Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual diikuti empat Deputi Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Deputi Produksi dan Pemasaran, Deputi Sumber Daya Manusia, dan Deputi Pembiayaan Kementerian.
RDP juga diikuti Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).
Kepada para pejabat eselon I tersebut, Martin menyampaikan bahwa kegiatan penyerapan aspirasinya menemukan delapan masalah yang saat ini dihadapi UMKM, sebagai dampak dari merebaknya Covid-19.
“Sebelumnya, saya mengadakan pilot project, saya membuat satu program virtual kepada pelaku-pelaku UMKM, untuk bisa mengecek sejauh mereka sudah mendengar program Kementerian Koperasi dan UKM,” kata Legislator NasDem dari dapil Sumatera Utara (Sumut) II itu.
Dalam penjelasannya, Ketua DPP Partai NasDem itu menyampaikan, ada 40 pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia ikut dalam kegiatan penyerapan aspirasinya tersebut.
Dalam catatan Martin, setidaknya ada delapan masalah yang dialami UMKM saat ini akibat merebaknya virus corona. Mereka mengeluhkan tentang:
1. Permintaan/penjualan turun
2. Operasional/distribusi terhambat
3. Kesulitan membayar angsuran pinjaman bank
4. Kesulitan meminjam/menambah permodalan
5. Harga turun drastis
6. Harga bahan baku naik
7. Kesulitan mendaftar program pemerintah melalui web/aplikasi online
8. Kesulitan membayar tagihan langganan internet
Kedelapan temuan itu menurut Martin merupakan kondisi umum yang dihadapi pelaku UMKM di seluruh daerah. Ia berharap pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM, segera membuat program untuk mengatasinya, guna menyelamatkan usaha-usaha masyarakat.
“Ini harus kita mulai agar terjadi sinergi antara wakil rakyat dengan para mitra kerja atau pemerintah,” katanya.(*)
