RI Harus Cegah Pelemahan Ekonomi Domestik
JAKARTA (28 April): Ketua Bidang Ekonomi DPP NasDem, Shanti Shamdasani Ramchand, mengatakan berbagai upaya bersama harus dilakukan untuk mencegah pelemahan ekonomi domestik sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
"Dampak ekonomi tentu ada bagi Indonesia. Tantangannya ialah bagaimana agar rantai pasokan kebutuhan tetap terjaga," ujar Shanti dalam Neighborhood Party Talk yang mengambil tajuk Partai Politik Tiongkok-Indonesia Bergandeng Tangan Melawan Covid-19, yang berlangsung secara virtual, Selasa (28/4).
Ia juga mengatakan, dialog dengan berbagai negara yang lebih dulu mengalami gejolak Covid-19, seperti Tiongkok, penting untuk dilakukan. Berbagai masukan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki ekonomi domestik setelah pandemi berlalu.
Ketua Delegasi NasDem, Sondang Tarida Tampubolon mengatakan, pandemi Covid 19 yang menjadi masalah global itu harus dihadapi bersama, dengan kerja sama yang baik dan saling tolong antarnegara.
"Bukan hanya tolong menolong, tetapi juga kita bisa bertukar pengalaman dengan negara yang sudah lebih dulu menghadapi pandemi sangat diperlukan agar Indonesia bisa lebih cepat mengatasi masalah pandemi Covid-19," ujar Sondang.
Sementara itu Direktur Jenderal Komisi Pembangunan dan Reformasi Beijing, Li Sufang mengatakan Pemerintah Tiongkok masih berjuang memulihkan ekonomi dan kesehatan nasional pascapandemi Covid-19.
"Wabah terjadi sejak Imlek di Tiongkok. Hingga saat ini, banyak industri skala kecil dan menengah terkena dampak besar pandemi," ujar Li Sufang dalam acara tersebut.
Lebih lanjut, dia mengatakan Pemerintah Tiongkok telah melakukan berbagai kebijakan untuk meringankan beban industri. Pasalnya, industri berskala kecil hingga industri besar terdampak pandemi Covid-19.
"Itu semua dilakukan untuk mencegah PHK besar-besaran," imbuh Li Sufang.
Pemerintah Tiongkok pun menggulirkan berbagai bantuan. Seperti keringanan biaya sewa, penangguhan dan penghapusan pajak, hingga pembebasan biaya asuransi. Li Sufang mengatakan pemerintah juga membahas kebijakan produnia usaha, terutama sektor industri skala kecil dan menengah yang paling terdampak.(MI/*)
