NasDem Minta Pemerintah Cermat Gunakan Anggaran
JAKARTA (18 Juni): Target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5%-5,5%, pengelolaan defisit APBN dan utang negara menjadi sorotan Fraksi NasDem DPR RI dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2021 pada rapat paripurna DPR RI di Jakarta Senin (15/6).
Pandangan Fraksi Partai NasDem DPR terhadap KEM-PKF APBN 2021 itu disampaikan anggota Fraksi NasDem DPR, Achmad Hatari.
Hatari mengatakan, pemerintah harus memaksimalkan dana-dana pinjaman dan menghilangkan egosektoral antarinstitusi.
"Setelah mencermati secara mendalam pokok-pokok kebijakan fiskal, Fraksi NasDem melihat pemerintah harus secara cermat menggunakan anggaran yang ada," ujar Hatari.
Fraksi NasDem memahami penjelasan pemerintah terhadap pokok-pokok kebijakan fiskal itu untuk mengurangi risiko terjadinya kegagalan dan yang akan menyebabkan keuntungan negara lain.
"Kami mendesak pemerintah untuk harus meningkatkan cadangan gas dan minyak dengan solusi mencari sumber-sumber cadangan baru," tambah Legislator NasDem tersebut.
Selain itu, katanya, dokumen KEM-PPKF disusun dalam kondisi pandemi yang telah mengubah tatanan. Banyak kendala di dalamnya termasuk ketidakpastian global.
"Selain menyebabkan mandeknya dunia usaha, investasi serta kegiatan perdagangan global juga melambat, pariwisata menurun ke titik terendah dan investasi melemah," tambahnya.
Kebijakan pemerintah 2020 dengan Perppu nomor 1/2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No 2/2020 untuk menjaga stabilitasi ekonomi menjadi landasan tepat dalam menyusun KEM-PPKF.
"Dalam Perppu ini tidak hanya terbatas pada penanganan Covid-19 tapi juga sektor lainnya. Fraksi NasDem berharap pemerintah memikirkan pengelolaan dana oleh Badan Layanan Umum (BLU)," terang Hatari.
NasDem juga berharap Bank Indonesia (BI) mampu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk memantau kondisi keuangan dan kepentingan bangsa harus diperhatikan.
"Pemerintah akan memaksimalkan sumber dana dan sisa anggaran lebih dan menghindari ego sektoral. Lalu, kebijakan moneter, BI akan memanfaatkan suku bunga untuk menjadi kebijakan umum,’’ katanya.
NasDem berharap terus menerus dikoordinasikan dan disusun dengan detail agar masing-masing institusi dapat mengerjakannya dengan baik.
"Setelah mencermati KEM-PPKF, NasDem berpandangan telah sesuai dengan harapan kita mengingat kebijakan fiskal 2021 perlu ditempuh dengan proses recovery ekonomi nasional. NasDem menilai pemerintah telah berupaya dengan cermat dan memperhatikan situasi saat ini," tutur Hatari. (HH/*)
