NasDem Minta Pemerintah Fokus Tiga Sektor BUMN

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (21 Juni): Komisi VI DPR akan menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada pekan kedua pasca reses DPR. Agenda ini merupakan kelanjutan dari rapat kerja hari Selasa (9/6) lalu yang banyak membahas soal utang pemerintah ke BUMN. Saat itu Erick mengungkapkan utang pemerintah kepada lima perusahaan pelat merah senilai Rp108,48 triliun akan segera dibayar.

Utang pemerintah sejak 2017 meliputi PT PLN sebesar Rp48,46 triliun, PT Pertamina Rp40 triliun, BUMN karya Rp12,16 triliun, PT Pupuk Indonesia sebesar Rp6 triliun, PT Kimia Farma Rp1 triliun, Perum Bulog Rp560 miliar, dan PT KAI sebesar Rp300 miliar. Jumlah pembayaran tersebut mencakup 75 persen dari total utang pemerintah kepada BUMN.

Di kesempatan terpisah, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan,pemerintah segera mencairkan dana sebesar Rp53,5 triliun kepada 10 perusahaan BUMN. Jumlah itu berupa dana talangan (pinjaman) dan penyertaan modal negara (PMN).

Menurut anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Subardi, pemerintah perlu fokus kepada kinerja BUMN di sektor pangan, kesehatan, dan transportasi. Karena ke tiga sektor tersebut mengalami penurunan kinerja akibat pandemi Covid-19. 

“Kementerian BUMN perlu memprioritaskan kepada BUMN di sektor pangan, kesehatan dan trasportasi karena ketiga sektor tersebut sangat mengkhawatirkan,” ujar Subardi, Minggu (21/6).

Ketiga sektor itu mengalami kemunduran dari sisi performa perusahaan yang meliputi operasional dan bisnis. Beberapa perusahaan itu antara lain Perum Bulog, Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia di sektor pangan. Di sektor kesehatan meliputi Kimia Farma yang harus menunjang program BPJS Kesehatan. Sektor trasnportasi meliputi Angkasa Pura, Garuda Indonesia, PT KAI, Angkutan Sungai Darat Penyeberangan (ASDP), PT Pelni maupun Pelindo.

“Banyak perusahaan di ketiga sektor tersebut kesulitan bernapas, pendapatan rendah, kas menipis, utang membengkak. Ini perlu diselamatkan,” kata Subardi.

Legislator NasDem dari dapil DIY itu menyarankan agar sinergi antar kementerian perlu dipercepat mengingat masa pandemi Covid-19 belum usai. Subardi yang juga Ketua DPW NasDem DIY itu mengusulkan agar DPR menggelar rapat kerja (raker) lintas kementerian. Misalnya raker Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan mencakup sisi anggaran, Raker dengan Kementerian Pertanian, Kesehatan, dan Perhubungan terkait kinerja dan korporasi. 

“Suntikan modal tidak cukup tanpa didukung sinergi antar kementerian. Misalnya Bulog perlu kerja sama dengan Kementerian Sosial, Perkebunan Nusantara dengan Kementerian Pertanian  dan PT KAI, Garuda, Angkasa Pura, Pelindo perlu menggandeng Kementerian Perhubungan. Juga Kimia Farma dengan Kementerian Kesehatan. Cara kerja kolaboratif sangat dibutuhkan agar perusahaan negara keluar dari masa-masa sulit,” pungkasnya.(RO/*)