Perlu Evaluasi Pendataan Penerima Bantuan
JAKARTA (23 Juni): Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi NasDem, Satori mengungkapkan di daerah pemilihannya, bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu yang bersumber dari dana desa, sering oleh Kepala Desa atau Kuwu dibagi rata agar seluruh masyarakat mendapatkan bagian. Dengan demikian bantuan yang diterima per KK tidak lagi sebesar Rp600 ribu, tetapi menjadi Rp300 ribu atau malah Rp200 ribu.
Hal itu disampaikan Satori dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan mitra kerja bertema 'Evaluasi, Verifikasi dan Validasi Program Perlindungan dan Penyaluran Bantuan Sosial' di ruang rapat Komisi VIII DPR, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).
RDP itu dihadiri Sekjen Kemensos RI, Harry Z Soetatin, Kepala Pusdatin Kemensos RI, Said Mirza Pahlevi, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa KDPDTT RI, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RBRI, Rini Widyantini.
“Tujuan baik dari kepala desa membagikan BLT secara merata menjadi bumerang. Di satu sisi ingin semua masyarakat desa kebagian BLT, tetapi di sisi lain menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Satori.
Selain itu, Legislator NasDem tersebut menyoroti tentang tujuh bantuan di desa pada masa pandemi Covid-19, yang meliputi BLT Dana Desa berupa uang tunai Rp600 ribu, Bantuan Gubernur berupa uang tunai Rp150 ribu dan paket sembako, BLT dari Pusat berupa uang tunai Rp600 ribu, Bantuan Pusat berupa sembako senilai Rp200 ribu, Bantuan Kemensos, Bantuan dari Kabupaten dan bantuan dari penggerak PKK Provinsi.
Satori mengatakan, perlu dievaluasi cara pendataan sehingga tidak orang yang sama selalu menerima bantuan agar tidak terjadi kecemburuan sosial.
Selain itu juga dikatakan perlunya pemberian reward kepada desa atau daerah yang paling aktif melakukan pemutakhiran data.
“Perlu diberikan reward kepada daerah yang paling aktif memperbaharui data. Begitu juga sebaliknya untuk daerah yang paling tidak aktif diberikan hukuman supaya menjadi motivasi bagi daerah-daerah yang tidak aktif menjadi aktif memperbaharui data," jelasnya.
Anggota Fraksi NasDem DPR RI dari dapil Jawa Barat VIII itu menambahkan bahwa perlu disosialisasikan data penerima bantuan.
“Perlu dipasang, disebar, dan dipublikasikan data penerima bantuan agar bantuan tidak tumpang tindih yang menerima hanya orang yang sama, agar merata kepada seluruh masyarakat desa,” tutupnya.(Dev/HH/*)
