Perlu Koordinasi dalam Validasi Data Kemiskinan

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (1 Juli): Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni mengatakan perlunya koordinasi dan sinergitas dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia.

Lisda menyampaikan itu secara virtual saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Juliari P Batubara, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dan Menteri PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).

"Walaupun sebenarnya regulasi terkait pendataan masyarakat miskin ini sudah diatur dalam undang-undang dan Permensos No 5 tahun 2019 tentang pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kenyataannya dalam implementasinya, tidak jarang kita menemukan perbedaan antara Pemerintah Pusat dan daerah dan bahkan antarkementerian," ujar Lisda.

Sesuai pemaparan masing-masing menteri,  setiap menteri mengakui memiliki basis data yang sangat canggih, lengkap, dan lainnya. Semua menyatakan data tersebut dapat digunakan siapapun.

"Ini yang menjadi permasalahan. Sebenarnya data mana yang bisa kita pakai untuk mengetahui secara akurat mengenai jumlah orang miskin yang ada di Indonesia," tegas Legislator NasDem itu sambil menambahkan adanya indikator yang berbeda-beda dari setiap kementerian dalam pengolahan data kemiskinan tersebut.

Sebagai contoh, kata anggota DPR RI dari dapil Sumatera Barat I itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki 23 indikator yang berbeda. Salah satunya yaitu orang miskin adalah orang yang tidak memiliki baju ganti atau baju yang dimiliki hanya baju yang melekat ditubuhnya.

Menurut Lisda, orang miskin tidak sampai hanya memiliki satu pakaian. Mereka mungkin memiliki baju hasil dari pemberian orang lain.

Selain itu, kata Lisda, dari masing-masing menteri telah memaparkan program-program yang bagus dan canggih.

"Saya berharap kelanjutan dari program tersebut yang terpenting adalah penguatan dari sumber daya manusia (SDM). Orang-orang yang bekerja dalam memvalidasi data kemiskinan ini perlu diperhatikan kesejahteraannya," tukasnya.

Lisda berharap, pertemuan itu dilanjutkan dengan menteri yang lain sehingga dapat menghasilkan verifikasi data kemiskinan sesuai harapan.(HH/*)